Berita

Nusantara

PENGAMANAN PILKADA 2018

Polri Tak Bisa Penuhi Permintaan Kemendagri

SELASA, 28 NOVEMBER 2017 | 16:23 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kepala Badan Intelijen Polri (Kabaintelkam) Komjen Pol Lutfi Lubihanto menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait pengamanan Pemilihan Kepala Daerah 2018, dalam hal ini Personel Polri tidak bisa dengan pola BKO (Bawah Kendali Operasi).

"Mohon maaf pak Menteri, untuk 2018 kecil kemungkinannya untuk dilakukan pergeseran dalam bantuan kekuatan pengamanan," kata Lutfi kepada Tjahjo Kumolo saat Bawaslu launching Indeks Kerawanan Pilkada di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Selasa (28/11).

Jenderal bintang tiga Polri itu memberikan alasan kenapa hal tersebut tidak bisa dilakukan. Menurut dia, ada sebanyak 171 Provinsi termasuk Kabupaten/Kota secara serentak menggelar Pilkada langsung sehingga sulit untuk melakukan pergeseran pasukan untuk bantuan.


"Menurut pak Kapolri sangat sangat tidak mungkin. karena masing-masing petugas pengamanan itu berkonsentrasi pada wilayahnya sendiri," jelas Lutfi.

Dia menambahkan, untuk meredam potensi konflik aparat perlu memahami karekteristik Pilkada itu sendiri, pasalnya momen itu berdekatan dengan Pemilihan Presiden 2019. Sehingga diharapkan persoalan ataupun sengketa dapat diselesaikan tuntas sebelum Pilpres.

"Harus diupayakan secara maksimal untuk bisa diselesaikan secara tuntas pada tahun 2018" kata Lutfi.

Pada kesempatan yang sama, Badan Pengawas Pemilu menyatakan tiga Daerah yakni Papua, Maluku dan Kalimantan Barat yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tertinggi saat gelaran Pilkada serentak 2018.

Hal tersebut berdasarkan dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), dimana Provinsi Papua memilki skor indeks tertinggi 3.41, diikuti oleh Maluku 3,25 dan Kalimantan Barat mendapat skor 3,04.

Sementara 14 provinsi Iainnya menunjukkan kategori kerawanan sedang (skor 2,00 2,99). Provinsi yang masuk kategori ini adalah Sumatera Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81, Kalimantan Timur (2,76), Maluku Utara (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,70), Jawa Timur (2,68), Sumatera Selatan (2,55), Nusa Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19), dan Jawa Tengah (2,15). [sam]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya