Berita

Nusantara

PENGAMANAN PILKADA 2018

Polri Tak Bisa Penuhi Permintaan Kemendagri

SELASA, 28 NOVEMBER 2017 | 16:23 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kepala Badan Intelijen Polri (Kabaintelkam) Komjen Pol Lutfi Lubihanto menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait pengamanan Pemilihan Kepala Daerah 2018, dalam hal ini Personel Polri tidak bisa dengan pola BKO (Bawah Kendali Operasi).

"Mohon maaf pak Menteri, untuk 2018 kecil kemungkinannya untuk dilakukan pergeseran dalam bantuan kekuatan pengamanan," kata Lutfi kepada Tjahjo Kumolo saat Bawaslu launching Indeks Kerawanan Pilkada di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Selasa (28/11).

Jenderal bintang tiga Polri itu memberikan alasan kenapa hal tersebut tidak bisa dilakukan. Menurut dia, ada sebanyak 171 Provinsi termasuk Kabupaten/Kota secara serentak menggelar Pilkada langsung sehingga sulit untuk melakukan pergeseran pasukan untuk bantuan.


"Menurut pak Kapolri sangat sangat tidak mungkin. karena masing-masing petugas pengamanan itu berkonsentrasi pada wilayahnya sendiri," jelas Lutfi.

Dia menambahkan, untuk meredam potensi konflik aparat perlu memahami karekteristik Pilkada itu sendiri, pasalnya momen itu berdekatan dengan Pemilihan Presiden 2019. Sehingga diharapkan persoalan ataupun sengketa dapat diselesaikan tuntas sebelum Pilpres.

"Harus diupayakan secara maksimal untuk bisa diselesaikan secara tuntas pada tahun 2018" kata Lutfi.

Pada kesempatan yang sama, Badan Pengawas Pemilu menyatakan tiga Daerah yakni Papua, Maluku dan Kalimantan Barat yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tertinggi saat gelaran Pilkada serentak 2018.

Hal tersebut berdasarkan dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), dimana Provinsi Papua memilki skor indeks tertinggi 3.41, diikuti oleh Maluku 3,25 dan Kalimantan Barat mendapat skor 3,04.

Sementara 14 provinsi Iainnya menunjukkan kategori kerawanan sedang (skor 2,00 2,99). Provinsi yang masuk kategori ini adalah Sumatera Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81, Kalimantan Timur (2,76), Maluku Utara (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,70), Jawa Timur (2,68), Sumatera Selatan (2,55), Nusa Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19), dan Jawa Tengah (2,15). [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya