Berita

Politik

Menko PMK: Dunia Harus Atasi Dampak Urbanisasi Dengan Kebijakan Tepat

SELASA, 28 NOVEMBER 2017 | 15:59 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Salah satu persoalan banyak kota di dunia adalah masalah urbanisasi. Karena itu, setiap negara harus mengelola human mobility dengan baik, dan di saat yang sama mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan.

Demikian disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, saat membuka "14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017” di Hotel Hyatt Yogyakarta (Selasa, 28/11).

Menurut Puan, urbanisasi merupakan konsekuensi dari kemajuan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban modern, lebih banyak penduduk perkotaan dibanding pedesaan. Saat ini sekitar 54 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan.


"Perkembangan urbanisasi yang begitu cepat harus dapat disertai intervensi kebijakan yang tepat, sehingga terjaga dengan baik derajat kualitas hidup penduduk perkotaan," ujarnya.

Diungkapkannya, di antara 7,5 miliar penduduk dunia saat ini, terdapat lebih dari 1 miliar migran. Dan tentu saja, setiap pergerakan manusia, tidak hanya membawa dirinya saja, melainkan juga seluruh hal yang melekat dalam dirinya seperti budaya, perilaku, ideologi, penyakit, dan berbagai hal lainnya.

"Oleh karena itu, kita harus dapat mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan," tegasnya.

Puan juga mengingatkan, pilihan dalam pembangunan dapat memberikan implikasi pada lingkungan hidup, kesehatan, pendapatan masyarakat, kehidupan sosial-budaya, serta konflik. Atas dasar itu, Paradigma Pembangunan berwawasan kependudukan perlu menjadi perhatian dalam merencanakan Pembangunan Nasional.  

Sementara itu, pembangunan juga harus menempatkan manusia sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan. Adapun kualitas pembangunan mesti diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan adil.

"Melalui International inter-ministerial conference ini, diharapkan dapat menghasilkan formula, agenda, dan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menjadi landasan bersama dalam pembangunan kependudukan,” demikian Puan.

Dalam kesempatan ini Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat China, Liu Yandong, juga memberikan pidatonya. Hadir pula Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono. [ald]

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

Tokoh Pemuda Papua Soroti Ancaman Provokasi Asing dalam Film Pesta Babi

Kamis, 28 Mei 2026 | 00:10

Geopolitik Tembaga: Peran Indonesia dalam AI Supply Chain

Rabu, 27 Mei 2026 | 23:43

Pakar IPB Ungkap Fakta di Balik Perbedaan Daging Kurban

Rabu, 27 Mei 2026 | 23:17

Athari Gauthi Tebar Sapi Kurban Lewat Jalur Parlemen Daerah

Rabu, 27 Mei 2026 | 22:30

AMPI Gerakkan Solidaritas Pemuda Lewat Penyaluran Kurban Sapi

Rabu, 27 Mei 2026 | 21:46

PTK Pastikan Operasional Maritim Tetap Jalan Selama Libur Iduladha

Rabu, 27 Mei 2026 | 21:37

Menlu Sugiono: Kunjungan Prabowo ke Prancis Penuhi Undangan Macron

Rabu, 27 Mei 2026 | 21:10

Purbaya Samakan Dirinya dengan Nabi Yusuf: Sama-sama Menteri Keuangan

Rabu, 27 Mei 2026 | 21:08

Jokowi Ingin Pamer Kekuatan ke Prabowo

Rabu, 27 Mei 2026 | 20:56

Istana: 1.098 Sapi Kurban Merupakan Bantuan Pemerintah lewat Banpres

Rabu, 27 Mei 2026 | 20:33

Selengkapnya