Berita

Politik

Menko PMK: Dunia Harus Atasi Dampak Urbanisasi Dengan Kebijakan Tepat

SELASA, 28 NOVEMBER 2017 | 15:59 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Salah satu persoalan banyak kota di dunia adalah masalah urbanisasi. Karena itu, setiap negara harus mengelola human mobility dengan baik, dan di saat yang sama mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan.

Demikian disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, saat membuka "14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017” di Hotel Hyatt Yogyakarta (Selasa, 28/11).

Menurut Puan, urbanisasi merupakan konsekuensi dari kemajuan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban modern, lebih banyak penduduk perkotaan dibanding pedesaan. Saat ini sekitar 54 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan.


"Perkembangan urbanisasi yang begitu cepat harus dapat disertai intervensi kebijakan yang tepat, sehingga terjaga dengan baik derajat kualitas hidup penduduk perkotaan," ujarnya.

Diungkapkannya, di antara 7,5 miliar penduduk dunia saat ini, terdapat lebih dari 1 miliar migran. Dan tentu saja, setiap pergerakan manusia, tidak hanya membawa dirinya saja, melainkan juga seluruh hal yang melekat dalam dirinya seperti budaya, perilaku, ideologi, penyakit, dan berbagai hal lainnya.

"Oleh karena itu, kita harus dapat mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan," tegasnya.

Puan juga mengingatkan, pilihan dalam pembangunan dapat memberikan implikasi pada lingkungan hidup, kesehatan, pendapatan masyarakat, kehidupan sosial-budaya, serta konflik. Atas dasar itu, Paradigma Pembangunan berwawasan kependudukan perlu menjadi perhatian dalam merencanakan Pembangunan Nasional.  

Sementara itu, pembangunan juga harus menempatkan manusia sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan. Adapun kualitas pembangunan mesti diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan adil.

"Melalui International inter-ministerial conference ini, diharapkan dapat menghasilkan formula, agenda, dan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menjadi landasan bersama dalam pembangunan kependudukan,” demikian Puan.

Dalam kesempatan ini Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat China, Liu Yandong, juga memberikan pidatonya. Hadir pula Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono. [ald]

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Gunting Pita Cegah Bencana

Minggu, 30 November 2025 | 03:18

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

GM FKPPI Bangun Rumah Huntara untuk Korban Bencana Sumbar

Minggu, 07 Desember 2025 | 18:05

Ahmadiyah Galang Dukungan untuk Sumatera

Minggu, 07 Desember 2025 | 17:50

Trauma Healing Polri

Minggu, 07 Desember 2025 | 17:20

Momen Prabowo Makan Ikan Tongkol di Posko Pengungsian Aceh

Minggu, 07 Desember 2025 | 17:15

Prabowo Siap Kirim Cadangan Pangan Hingga Perbaiki Bendungan Aceh

Minggu, 07 Desember 2025 | 16:57

Tetapkan Bencana Nasional Sumatera Tanpa Negosiasi!

Minggu, 07 Desember 2025 | 16:45

KBRI Kawal Pengusaha RI Buka Resto di Mesir

Minggu, 07 Desember 2025 | 16:22

Bahlil Lapor Prabowo, 97 Persen Listrik di Aceh Nyala Malam Ini

Minggu, 07 Desember 2025 | 15:42

KNPI Gaungkan Gotong Royong untuk Pemulihan Bencana

Minggu, 07 Desember 2025 | 15:40

Elite PBNU Kehilangan Legitimasi, Diperlukan Reformasi

Minggu, 07 Desember 2025 | 15:39

Selengkapnya