Berita

Politik

Menko PMK: Dunia Harus Atasi Dampak Urbanisasi Dengan Kebijakan Tepat

SELASA, 28 NOVEMBER 2017 | 15:59 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Salah satu persoalan banyak kota di dunia adalah masalah urbanisasi. Karena itu, setiap negara harus mengelola human mobility dengan baik, dan di saat yang sama mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan.

Demikian disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, saat membuka "14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017” di Hotel Hyatt Yogyakarta (Selasa, 28/11).

Menurut Puan, urbanisasi merupakan konsekuensi dari kemajuan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban modern, lebih banyak penduduk perkotaan dibanding pedesaan. Saat ini sekitar 54 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan.


"Perkembangan urbanisasi yang begitu cepat harus dapat disertai intervensi kebijakan yang tepat, sehingga terjaga dengan baik derajat kualitas hidup penduduk perkotaan," ujarnya.

Diungkapkannya, di antara 7,5 miliar penduduk dunia saat ini, terdapat lebih dari 1 miliar migran. Dan tentu saja, setiap pergerakan manusia, tidak hanya membawa dirinya saja, melainkan juga seluruh hal yang melekat dalam dirinya seperti budaya, perilaku, ideologi, penyakit, dan berbagai hal lainnya.

"Oleh karena itu, kita harus dapat mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan," tegasnya.

Puan juga mengingatkan, pilihan dalam pembangunan dapat memberikan implikasi pada lingkungan hidup, kesehatan, pendapatan masyarakat, kehidupan sosial-budaya, serta konflik. Atas dasar itu, Paradigma Pembangunan berwawasan kependudukan perlu menjadi perhatian dalam merencanakan Pembangunan Nasional.  

Sementara itu, pembangunan juga harus menempatkan manusia sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan. Adapun kualitas pembangunan mesti diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan adil.

"Melalui International inter-ministerial conference ini, diharapkan dapat menghasilkan formula, agenda, dan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menjadi landasan bersama dalam pembangunan kependudukan,” demikian Puan.

Dalam kesempatan ini Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat China, Liu Yandong, juga memberikan pidatonya. Hadir pula Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya