Berita

Politik

Menko PMK: Dunia Harus Atasi Dampak Urbanisasi Dengan Kebijakan Tepat

SELASA, 28 NOVEMBER 2017 | 15:59 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Salah satu persoalan banyak kota di dunia adalah masalah urbanisasi. Karena itu, setiap negara harus mengelola human mobility dengan baik, dan di saat yang sama mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan.

Demikian disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, saat membuka "14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017” di Hotel Hyatt Yogyakarta (Selasa, 28/11).

Menurut Puan, urbanisasi merupakan konsekuensi dari kemajuan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban modern, lebih banyak penduduk perkotaan dibanding pedesaan. Saat ini sekitar 54 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan.


"Perkembangan urbanisasi yang begitu cepat harus dapat disertai intervensi kebijakan yang tepat, sehingga terjaga dengan baik derajat kualitas hidup penduduk perkotaan," ujarnya.

Diungkapkannya, di antara 7,5 miliar penduduk dunia saat ini, terdapat lebih dari 1 miliar migran. Dan tentu saja, setiap pergerakan manusia, tidak hanya membawa dirinya saja, melainkan juga seluruh hal yang melekat dalam dirinya seperti budaya, perilaku, ideologi, penyakit, dan berbagai hal lainnya.

"Oleh karena itu, kita harus dapat mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan," tegasnya.

Puan juga mengingatkan, pilihan dalam pembangunan dapat memberikan implikasi pada lingkungan hidup, kesehatan, pendapatan masyarakat, kehidupan sosial-budaya, serta konflik. Atas dasar itu, Paradigma Pembangunan berwawasan kependudukan perlu menjadi perhatian dalam merencanakan Pembangunan Nasional.  

Sementara itu, pembangunan juga harus menempatkan manusia sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan. Adapun kualitas pembangunan mesti diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan adil.

"Melalui International inter-ministerial conference ini, diharapkan dapat menghasilkan formula, agenda, dan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menjadi landasan bersama dalam pembangunan kependudukan,” demikian Puan.

Dalam kesempatan ini Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat China, Liu Yandong, juga memberikan pidatonya. Hadir pula Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono. [ald]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Klaim Bahlil soal Energi Aman Patut Dipertanyakan

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:10

Kabut Perang Selimuti Wall Street, Nasdaq Jatuh Paling Dalam

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:09

Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:02

Tanpa Perencanaan, Pendatang Baru Berpotensi Jadi Beban

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:01

OJK Prediksi Sejumlah Bank Besar akan Naik Kelas ke KBMI IV pada 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:45

Harga Emas Anjlok Tertekan Dolar AS dan Proyeksi Suku Bunga Tinggi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:34

Bursa Eropa Tumbang, Indeks STOXX 600 Dekati Fase Koreksi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:21

Pertama dalam Sejarah, Tanda Tangan Presiden Donald Trump akan Dicetak di Dolar AS

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:07

Ekonomi Indonesia: Makro Sehat, Mikro Sekarat

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35

Bekas Kepala KSOP Belawan Jadi Tersangka Skandal PNBP

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:24

Selengkapnya