Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2018 yang naik hingga Rp 77,1 triliun dari tahun sebelumnya yang Rp 70,19 triliun sesungguhnya seiring sejalan dengan meningkatnya pembiayaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno. Dia memastikan bahwa kenaikan anggaran itu nantinya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan warga Ibukota.
"Dapat kami pastikan ini APBD untuk rakyat, rakyat termarjinalkan. Rakyat yang selama ini belum tersentuh pembangunan. Anggaran ini berpihak kepada warga khususnya warga yang ada di strata warga kurang mampu," tegas Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).
Untuk memastikan bahwa pemanfaatan anggaran triliunan rupiah itu sebagaimana mestinya, Sandi, sapaan akrabnya pun berharap masyarakat ataupun lembaga sosial masyarakat (LSM) untuk memberikan saran dan masukan.
"Kalau ada masukan dari masyarakat, dari LSM dari NGO, ini kita sisir lagi dan kita pastikan tepat sasaran dan tepat manfaat anggarannya," pintanya.
Adanya keraguan berbagai kalangan, Sandi kembali menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan LSM untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah sedetail mungkin. Termasuk misalkan penggunaan pendingin udara yang terlalu boros.
"Jadi misalnya yang paling gampang biaya energi. Jadi gimana caranya kita kenurunkan biaya energi. Ini lagi musim dingin, mestinya kan ruangan saya terlalu dingin itu harus bisa pastikan tidak boros energinya. Pembasmian tikus, sama hama itu juga tolong di pastikan dilihat pas lagi lem-lem tikus itu dipasang," paparnya.
Ia juga menjamin akses masyarakat maupun LSM mengawasi penggunaan anggaran dipermudah.
"Warga (boleh) masuk rumah dinas, saya kan terbuka. Kemarin ada penutupan karena ada pengajian di rumah dinas. Kita cek ada tikus ama kecoa nggak, dan kita pastikan pas lagi nanti tidak terhamburkan tidak berhambur-hamburan uangnya. Tapi betul-betul efektif," ujarnya.
[wid]
