Berita

Arief Suditomo/Net

Pemantapan Persatuan Diperlukan Jelang Perhelatan 2018

SELASA, 28 NOVEMBER 2017 | 12:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pilkada serentak yang dihelat di 171 daerah tahun 2018 berpotensi menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan itu masih merupakan polarisasi dari panasnya persaingan politik pada pemilu 2014 lalu. Karena itu masyarakat harus mewaspadai kemungkinan munculnya pihak tertentu yang sengaja ingin membuat kerusuhan.

Kewaspadaan itu penting agar tingginya tensi persaingan pilkada tidak menimbulkan perpecahan. Seperti yang terjadi di Jakarta, meskipun persaingan di Jakarta sangat memprihatinkan, tetapi tidak membuat pertikaian dan perpecahan.

Pernyataan itu disampaikan Anggota MPR RI Fraksi Partai Hanura, Arief Suditomo saat menjadi narasumber pada dialog pilar negara. Acara tersebut berlangsung di Ruang Media Center Komplek Parlemen, Senayan, Senin (27/11). Bersama pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, Arief membahas tema "Pemantapan Persatuan dan Kesatuan".
 

 
Karena itu menurut Arief, semua elemen masyarakat harus melakukan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional menghadapi ketatnya kontestasi politik pada 2018.

Sebagai contoh masyarakat Jawa Barat yang akan melangsungkan pemilihan gubernur pada awal 2018, wilayah tersebut diprediksi akan mengalami kenaikan suhu politik.

"Peringatan ini harus disampaikan agar masyarakat bersiap-siap. Agar, bila saatnya tiba, masyarakat sudah paham dan bisa mengatasinya dengan baik," kata Arief Suditomo menambahkan.

Karena itu DPR dan pemerintah, melakukan kampanye, supaya publik makin pandai dalam menghadapi hoax. Dengan begitu diharapkan publik tidak akan terhasut. Sementara media, kata Arief harus menjaga akurasi pemberitaannya. Dan bisa mempertanggungjawabkan pemberitaan yang disiarkan.

"Yang pasti,  pilkada 2018 akan makin ketat  karena itu publik harus lebih dewasa. Pada saat yang sama media harus turut menjaga ketenangan, dengan cara menyampaikan berita dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Arief. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya