Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti tingginya APBD Pemprov DKI untuk tahun 2018, yaitu sebesar Rp 77,1 triliun.
Menurutnya, sumber pendapatan dalam APBD tersebut terlihat tidak rasional. Hal ini jugalah yang membuat Wibi meminta APBD DKI 2018 ditinjau ulang.
"Merujuk kepada website apbd.jakarta.go.id, ditemukan bahwa target pendapatan adalah Rp 66,6 triliun. Jika melihat kinerja penerimaan pendapatan sejauh ini, angka tersebut dirasa terlalu optimis. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah rencana belanja di APBD 2018 telah diimbangi dengan perhitungan rencana pendapatan yang akurat," ucap Wibi seperti keterangan tertulisnya, Senin (27/11).
Untuk mencermati hal itu, kata Wibi, masyarakat bisa membandingkan dengan kinerja pendapatan pada APBD 2017.
Di website dashboard-bpkd. jakarta.go.id, bisa dilihat bahwa target pendapatan pada APBD 2017 sebesar Rp 62,5 triliun. Namun, realisasinya per 24 November 2017 hanya Rp 52,3 atau 83,7 persen, dari situ juga bisa dilihat kinerja pendapatan pajak daerah.
Pada APBD 2017, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 35,3 triliun, namun realisasinya, hingga 24 November 2017, baru Rp 32,4 triliun atau 91,8 persen.
"Dengan kinerja seperti itu, apakah realistis Pemprov DKI menargetkan pendapatan pajak Rp 38,1 triliun di RAPBD 2018? Apalagi, sejauh ini belum ada kebijakan dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah) maupun Pergub (Peraturan Gubernur) yang dapat memengaruhi penerimaan pajak daerah secara signifikan," kritiknya.
Berangkat dari hal ini, Nasdem DKI pun merekomendasikan agar anggaran belanja di APBD 2018 ditinjau kembali.
Nasdem DKI juga menolak penggelembungan anggaran belanja di Sekretariat DPRD. Pasalnya penambahan anggaran belanja bagi anggota dewan adalah sebuah langkah yang tidak sensitif di tengah kondisi masyarakat yang sebagian besar masih belum sejahtera.
Untuk anggaran Sekretariat DPRD yang saat ini bernilai Rp 346,5 miliar, Nasdem meminta untuk dikembalikan ke angka pada 2017, yaitu Rp 126,9 miliar seperti tahun lalu. Bagi Nasdem, Rp 126,9 miliar telah cukup untuk memenuhi kebutuhan kerja para anggota Dewan DKI.
"Kami juga menghimbau Gubernur DKI Jakarta tidak berlaku boros. Menaikkan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar 12 kali lipat adalah sebuah tindakan yang tidak bijaksana dan bisa menggerus kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Oleh karena itu, kami mengajak agar kedua belah pihak, baik eksekutif dan legislatif, memberikan teladan kepada masyarakat dalam bentuk penghematan anggaran," tutur Wibi.
[nes]
