Jokowi Jadi Ketum Golkar, Dua Pihak Sama-sama Untung

Menjadikan Joko Widodo sebagai Ketua Umum adalah langkah tepat bagi Partai Golkar untuk mengembalikan citranya pasca penahanan Setya Novanto oleh KPK.

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, mengatakan, Golkar sedang membutuhkan sosok yang mampu diterima seluruh elemen internalnya menjelang Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019.

"Jika menjatuhkan pilihan Jokowi merupakan langkah yang tepat," kata Jajat, dalam pernyataan tertulis.

Dia menjelaskan ada keuntungan yang akan didapat oleh Golkar maupun Jokowi jika kader PDI Perjuangan itu mengambil alih kursi Ketua Umum Golkar dari Novanto yang berstatus tahanan KPK.

Sebagai partai pendukung pemerintah, tentu kerjasama antara Golkar dengan Jokowi akan semakin solid. Ini mengingat Golkar sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi agar bisa memerintah dua periode. Sedangkan di sisi lain, Jokowi akan mempunyai kekuatan lebih besar dibandingkan saat ini.

"Dengan menjadi ketua umum partai politik, akan menghilangkan stigma sebagai petugas partai," tutur Jajat.

Menurut Jajat, saat ini Golkar bukan cuma memerlukan kepentingan administrasi untuk mengisi kekosongan kursi ketua umum. Golkar memerlukan figur yang mampu diterima seluruh kader sehingga dapat menghindari perpecahan. Hal itu ada pada diri Jokowi yang sudah mempunyai hubungan emosional cukup kuat dengan dua tokoh Golkar, yaitu Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan, di dalam pemerintahan.

"Sebagai partai yang sudah banyak makan asam garam, tentunya kejadian ini merupakan masalah baru untuk Golkar. Namun, sekali lagi yang dibutuhkan Golkar saat ini adalah figur yang mampu diterima oleh semua kalangan di internal untuk memperbaiki citra supaya tidak terjun bebas," tutup Jajat. [ald]