Berita

Jokowi dan Setya Novanto/net

Politik

Jokowi Jadi Ketum Golkar, Dua Pihak Sama-sama Untung

SENIN, 27 NOVEMBER 2017 | 17:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menjadikan Joko Widodo sebagai Ketua Umum adalah langkah tepat bagi Partai Golkar untuk mengembalikan citranya pasca penahanan Setya Novanto oleh KPK.

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, mengatakan, Golkar sedang membutuhkan sosok yang mampu diterima seluruh elemen internalnya menjelang Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019.

"Jika menjatuhkan pilihan Jokowi merupakan langkah yang tepat," kata Jajat, dalam pernyataan tertulis.


Dia menjelaskan ada keuntungan yang akan didapat oleh Golkar maupun Jokowi jika kader PDI Perjuangan itu mengambil alih kursi Ketua Umum Golkar dari Novanto yang berstatus tahanan KPK.

Sebagai partai pendukung pemerintah, tentu kerjasama antara Golkar dengan Jokowi akan semakin solid. Ini mengingat Golkar sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi agar bisa memerintah dua periode. Sedangkan di sisi lain, Jokowi akan mempunyai kekuatan lebih besar dibandingkan saat ini.

"Dengan menjadi ketua umum partai politik, akan menghilangkan stigma sebagai petugas partai," tutur Jajat.

Menurut Jajat, saat ini Golkar bukan cuma memerlukan kepentingan administrasi untuk mengisi kekosongan kursi ketua umum. Golkar memerlukan figur yang mampu diterima seluruh kader sehingga dapat menghindari perpecahan. Hal itu ada pada diri Jokowi yang sudah mempunyai hubungan emosional cukup kuat dengan dua tokoh Golkar, yaitu Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan, di dalam pemerintahan.

"Sebagai partai yang sudah banyak makan asam garam, tentunya kejadian ini merupakan masalah baru untuk Golkar. Namun, sekali lagi yang dibutuhkan Golkar saat ini adalah figur yang mampu diterima oleh semua kalangan di internal untuk memperbaiki citra supaya tidak terjun bebas," tutup Jajat. [ald]

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya