KETIKA Rabu (23/11) lalu tulisan saya dimuat di Rakyat Merdeka, pagi-pagi menelepon Dr H. Abbas Said, SH, MA, mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial, 2013-2015, pernah menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. Ia sepakat dengan kalimat saya, membersihkan lantai kotor tak akan mungkin dilakukan menggunakan sapu kotor.
Ketika saya menulis ini, saya mengirim SMS memohon ijin mengutip kalimatnya, “Dalam sejarah republik seharusnya mereka-mereka bintang di bidang hukum menjadi menteri hukum….†Apakah Yasonna Laoly Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia saat ini bintang?
Menjawab pertanyaan itu saya kembali mengacu kepada Big Data, Mechine Learning dan Artificial Intelligence dari Evello Corp. Top share Facebook pemberitaan yang ada tentang Yasonna, sebagai berikut: Kenakan baju perang Nias di Istana, Yasonna dapat sepeda dari Jokowi, Kompas.com, 27.750 share. Berikutnya dengan topik sama, di detik.com mendapatkan share 25.843, 17 Agustus 2017.
Berita ringan dan becandaan ala ulang tahun keluarga itu tentu tak berhubungan dengan ranah hukum, kepastian hukum di tanah air.
Kepastian hukum akan berpengaruh kepada meningkatnya mutu peradaban; tumbuhnya kepastian berusaha, melambungnya daya beli. Nah sebaliknya berita Yasonna terima US $ 84 ribu hasil Korupsi e-KTP di ruang kerjanya, wartakota.tribunnews.com, 23 Juni 2017, mendapatkan share 15.175. Berita sama juga mendapat share 8.051 di Tribunnews.com.
Salah satu topik share sangat menarik adalah: Yasonna tak berikan SK Pembubaran HTI kepada Yusril, dari telusur.co.id, mencapai 7.943 share, 3 Agustus 2017. Selanjutnya Yasonna akan diperiksa untuk kasus e-KTP di Gedung KPK, 3 Juli 2017 mendapatkan share 2.353.
Dari paparan Evello Corp di atas, Anda dapat menyimak bagaimana sekilas performa menteri hukum kita di media. Sebagai menteri hukum di masyarakat berpancasila dan dominan warganya adalah penganut Muslim, di era Yasonna-lah Perppu Ormas diundangkan, di saat ia menjabatlah aliran kepercayaaan resmi diakui sebagai agama. Berita tentang tidak diberikannya SK pembubaran HTI kepada Yusril Ihza Mahendra, serbagai bahan baginya menggugat ke Mahkamah Konstitusi, dapat diduga karena ketidak pahamannya tentang hukum Islam di negara yang mayoritas umatnya Muslim. Dan tanpa disadari perihal ini jelas baru terjadi di kebinet Presiden Jokowi.
Belakangan saya simak Presiden Jokowi pontang-panting ke sana ke mari merangkul umat Islam. Dalam kesibukan kenegaraan di Jakarta dan resepsi lanjutan putrinya di Medan, dua hari lalu ia menghadiri Munas Alim Ulama NU di Lombok. Mengapa hal itu dilakukan, dugaan saya presiden menjelang pemilu 2019, mulai menyadari bahwa ia seakan dijauhkan dengan Umat Muslim, sehingga kantung-kantung umat, tokoh-tokoh Muslim dirangkul, didatangi.
Di sisi lain hari ini terjadi demo besar terhadap dugaan pencemaran agama dilakukan Ketua Fraksi Nasdem, Victor Laiskodat, ke kantor partai itu di kasawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam waktu dekat juga akan ada rencana Ulang Tahun Demo Besar 212, akan berlangsung pada 2 Desember 2017. Saya yakin dua hal ini akan menjadi kegundahan tersendiri di sanubari presiden.
Sejatinyalah, presiden tak perlu galau. Jika mengacu kepemikiran anak jaman now, ngaca ke lingkungan terdekat, mengingat Khofifah Indarparawansa, akan nyagub di Jatim, mau tak mau akan ada reshuffle kabinet. Maka jika ingin menjauhi galau dari sanubari, sosok menteri yang layak diganti adalah Yasonna Laoly. Dugaan saya point ini begitu krusial untuk mengobati perasaan ketidakadilan terhadap umat saat ini.[***]
Content Director Sosmed
