. Joko Widodo adalah Presiden yang diusung PDI Perjuangan. Di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu, Jokowi juga adalah kader partai.
Kini, pasca penahanan Setya Novanto oleh KPK, wacana Jokowi mengambil alih kursi ketua umum DPP Partai Golkar mulai diperbincangkan.
Pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra mengatakan peluang Jokowi menjadi ketum Golkar terbuka lebar.
"Di Golkar, Jokowi akan leluasa. Golkar partai terbuka, sahamnya banyak," ucap Iwel kepada redaksi, Senin (27/11).
"Sementara di PDIP, Jokowi akan terus dibayang-bayangi Mega. Misalnya Jokowi ketum, pasti Mega akan menjadi semacam dewan syuronya," sambungnya.
Namun, lanjut Iwel, jika Jokowi tetap ambil kursi ketum Golkar, mantan walikota Solo itu akan dicap sebagai orang yang tidak memiliki etika politik dan terkesan paragmatis.
"Ini tidak baik untuk pendidikan politik. Ini akan menjadi guncangan politik," ucapnya.
Setelah penahanan Setya Novanto, wacana yang mendorong Jokowi mengambil alih kursi ketum Golkar mulai berhembus. Hal itu karena realitas politik menunjukkan bahwa Jokowi memerlukan peran Golkar sebagai teman politik yang bisa diandalkan untuk memenangkan Pilpres 2019.
Selain itu, Jokowi tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan PDIP untuk memenangkan kompetisi 2019 yang diprediksi akan berlangsung amat ketat.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji sebelumnya mengakui bahwa tokoh dari luar Golkar bisa diusulkan untuk menjabat ketua umum.
Apalagi, selama ini partai beringin memiliki kedekatan dengan Jokowi yang ditunjukkan lewat dukungan politik untuk Pilpres 2019.
"Tentu bisa kalau Jokowi jadi kader Golkar lebih dulu. Lebih baik tanyakan ke Pak Jokowi mau masuk Golkar atau tidak," kata Sarmuji usai diskusi 'Beringin Diterpa Angin' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11).
[rus]
