Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI) menilai perlu dilakukan pelurusan persepsi soal pencalonan menjadi tuan rumah piala dunia adalah hak setiap anggota FIFA tanpa adanya perantara organisasi sepak bola regional maupun kontinental.
Terbukti bahwa pencalonan Indonesia bersama Thailand pada 2034 yang gagal dikanalisasi oleh AFF yang sebenarnya juga bukan berlandaskan statuta dan konvensi FIFA. Tindakan ini tidak sesuai kaidah hukum dalam kerangka ranah hukum internasional.
"Perlu adanya koreksi dan tindakan hukum yang jelas dalam kebijakan pemerintah untuk menyikapi isu dan masalah ini. Karena secara fakta hukum dan diplomasi dalam lingkup nasional juga internasional adanya ambiguitas antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Terlihat dari kenyataaan surat dukungan pemerintah kepada AFF untuk melakukan tindakan hukum dan langkah-langkah kebijakan untuk menjadi tuan rumah pada tahun 2034 adalah tidak sesuai aturan hukum yang ada. Maka dalam hal ini, pemerintah perlu mengoreksi kembali tindakan hukum dan kebijakannya," jelas Ketua Umum MSBI Sarman El Hakim dalam pernyataan sikap yang diterima redaksi, Minggu (26/11).
Menurutnya, pemerintah harus segera memberikan surat dukungan menjadi tuan rumah piala dunia 2022 dan berupaya optimal memberdayakan semua potensi bangsa untuk menggolkan piala dunia 2022 di Indonesia. Dalam pendekatan utuh baik ranah hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya dan diplomasi.
"Surat dukungan pemerintah itu penting agar secara legal dapat menjadi acuan tindakan hukum FIFA. Di dalam negeri dan internasional pengakuan Indonesia sebagai tuan rumah nantinya adalah absah secara hukum dan semua pihak atau pemangku kepentingan bersinergi menyukseskannya," ujar Sarman.
MSBI sendiri telah membentuk tim kuasa hukum di semua tataran baik yurisdiksi nasional maupun internasional yang siap melakukan lobi-lobi hukum yang diperlukan.
"MSBI sebagai organisasi independen yang peduli dan konsisten melakukan advokasi terlaksananya piala dunia 2022 di Indonesia baik dalam lingkup nasional maupun internasional berharap surat dukungan pemerintah itu diterbitkan secepatnya. Dan MSBI siap menjadi wahana diplomasi dalam kerangka hukum internasional yang berlaku, termasuk statuta FIFA," demikian Sarman.
[wah]
