Berita

Politik

Dedi Mulyadi: Masalahnya Gampang, Golkar Tinggal Lepas Beban

SABTU, 25 NOVEMBER 2017 | 10:42 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak setuju jika partainya dikatakan sedang diterpa angin karena kasus hukum ketua umumnya, Setya Novanto.

Malah, dalam pandangan Dedi, partai beringin sedang memberikan pesan pada angin. Golkar yang sudah berdiri sejak era Orde Lama itu sedang memberi pesan bahwa ia akan berdiri kokoh selama para pengurusnya memahami bahwa Golkar adalah milik publik.

"Pemilik sahamnya adalah pengurus ranting dari tingkat desa, partai ini plural, partai ini milik aktivis. Partai ini punya harapan besar pasca 2019. Masalahnya, kasus yang berkembang ini adalah akumulasi dari proses politik yang berkembang di Golkar," ujar Dedi dalam diskusi bertema "Beringin Diterpa Angin" di Cikini, Jakarta, Sabtu (25/11).


Pria yang menjabat Bupati Purwakarta itu kembali menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Golkar selama ini tidak begitu berat. Bahkan tidak apa-apanya dibandingkan dengan masalah yang menerpa Golkar pada 1999 sampai 2003.

"Dulu rakyat minta Golkar dibubarkan, disebut partai endemik Orde Baru. Golkar dipertahankan dengan berdarah-darah," jelasnya.

Tetapi, meskipun masalah pasca gerakan reformasi 1998 begitu berat, tetapi akhirnya Golkar menjadi juara Pemilu Nasional 2004.

Karena itu, Dedi Mulyadi berharap pengurus Golkar saat ini menanggapi sentimen negatif publik dengan benar. Kasus hukum Setya Novanto yang mendapat perhatian besar dari rakyat harus dipisahkan dari urusan Golkar.

"Beban yang ada selama ini jangan dipegang terus oleh Golkar. Kalau dipegang terus, maka orang akan terus menyalahkan Golkar. Coba lepaskan beban E-KTP dan membangun organisasi yang baik, melakukan perekrutan dengan baik, maka bebannya akan berpindah," jelasnya.

"Ini persoalan gampang, tinggal digeser saja dan bebannya dilepas," tambah Dedi. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya