Berita

Jenderal Gatot Nurmantyo/Puspen TNI

Pertahanan

Gatot Nurmantyo: Penyebaran Hoax Bagian Dari Proxy War

SABTU, 25 NOVEMBER 2017 | 07:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Proxy War, atau perang yang menggunakan pihak ketiga atau kelompok lain untuk menghancurkan suatu negara tanpa menggunakan peluru, selalu diserukan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai ancaman terbesar Indonesia.

Gatot kembali mengkampanyekan kewaspadaan atas proxy war di hadapan sekitar 3545 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, saat mengisi diskusi "Mewujudkan Indonesia sebagai Bangsa Pemenang Dalam Kompetisi Global" di Gedung Sport Center UIN, Malang, Jawa Timur, kemarin (Jumat, 24/11).
 
Kali itu Gatot lebih spesifik menyebut penggunaan telepon seluler, internet dan media sosial yang sangat masif bisa menjadi ladang proxy war yang mengancam Indonesia. Menurut dia, proxy war dapat dilakukan dengan menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. 


"Sebenarnya, bila semua anak bangsa ini sadar dan bersatu melawan hoax, maka moral, karakter, mental Indonesia akan lebih hebat," ucapnya.
 
Gatot mengatakan bahwa sebenarnya tidak terlalu sulit membendung proxy war di Tanah Air, yaitu dengan tidak menyebarkan informasi yang menimbulkan  keresahan sosial.

"Kalau ada berita negatif yang berpotensi menyebabkan ketersinggunan dan mengadu domba dan tidak jelas sumbernya, di-delete saja," pintanya.
 
Panglima juga menyatakan, membangun media sosial yang positif sangat diperlukan untuk menghadapi bonus demografi dan lapangan kerja termasuk pertumbuhan ekonomi. 
 
Ia juga mengingatkan bahwa negara yang kalah dalam kompetisi global akan menjadi negara multi krisis dan berimbas pada krisis sosial, perpindahan manusia antar negara untuk mencari penghidupan yang lebih baik. 

"Konflik antar negara di seluruh dunia saat ini sejatinya dilatarbelakangi oleh perebutan energi dan pangan. Ke depan, konflik di dunia akan bergeser ke daerah ekuator, salah satunya Indonesia," jelasnya. [ald]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Klaim Bahlil soal Energi Aman Patut Dipertanyakan

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:10

Kabut Perang Selimuti Wall Street, Nasdaq Jatuh Paling Dalam

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:09

Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:02

Tanpa Perencanaan, Pendatang Baru Berpotensi Jadi Beban

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:01

OJK Prediksi Sejumlah Bank Besar akan Naik Kelas ke KBMI IV pada 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:45

Harga Emas Anjlok Tertekan Dolar AS dan Proyeksi Suku Bunga Tinggi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:34

Bursa Eropa Tumbang, Indeks STOXX 600 Dekati Fase Koreksi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:21

Pertama dalam Sejarah, Tanda Tangan Presiden Donald Trump akan Dicetak di Dolar AS

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:07

Ekonomi Indonesia: Makro Sehat, Mikro Sekarat

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35

Bekas Kepala KSOP Belawan Jadi Tersangka Skandal PNBP

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:24

Selengkapnya