Berita

Jenderal Gatot Nurmantyo/Puspen TNI

Pertahanan

Gatot Nurmantyo: Penyebaran Hoax Bagian Dari Proxy War

SABTU, 25 NOVEMBER 2017 | 07:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Proxy War, atau perang yang menggunakan pihak ketiga atau kelompok lain untuk menghancurkan suatu negara tanpa menggunakan peluru, selalu diserukan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai ancaman terbesar Indonesia.

Gatot kembali mengkampanyekan kewaspadaan atas proxy war di hadapan sekitar 3545 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, saat mengisi diskusi "Mewujudkan Indonesia sebagai Bangsa Pemenang Dalam Kompetisi Global" di Gedung Sport Center UIN, Malang, Jawa Timur, kemarin (Jumat, 24/11).
 
Kali itu Gatot lebih spesifik menyebut penggunaan telepon seluler, internet dan media sosial yang sangat masif bisa menjadi ladang proxy war yang mengancam Indonesia. Menurut dia, proxy war dapat dilakukan dengan menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. 


"Sebenarnya, bila semua anak bangsa ini sadar dan bersatu melawan hoax, maka moral, karakter, mental Indonesia akan lebih hebat," ucapnya.
 
Gatot mengatakan bahwa sebenarnya tidak terlalu sulit membendung proxy war di Tanah Air, yaitu dengan tidak menyebarkan informasi yang menimbulkan  keresahan sosial.

"Kalau ada berita negatif yang berpotensi menyebabkan ketersinggunan dan mengadu domba dan tidak jelas sumbernya, di-delete saja," pintanya.
 
Panglima juga menyatakan, membangun media sosial yang positif sangat diperlukan untuk menghadapi bonus demografi dan lapangan kerja termasuk pertumbuhan ekonomi. 
 
Ia juga mengingatkan bahwa negara yang kalah dalam kompetisi global akan menjadi negara multi krisis dan berimbas pada krisis sosial, perpindahan manusia antar negara untuk mencari penghidupan yang lebih baik. 

"Konflik antar negara di seluruh dunia saat ini sejatinya dilatarbelakangi oleh perebutan energi dan pangan. Ke depan, konflik di dunia akan bergeser ke daerah ekuator, salah satunya Indonesia," jelasnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya