Berita

Jenderal Gatot Nurmantyo/Puspen TNI

Pertahanan

Gatot Nurmantyo: Penyebaran Hoax Bagian Dari Proxy War

SABTU, 25 NOVEMBER 2017 | 07:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Proxy War, atau perang yang menggunakan pihak ketiga atau kelompok lain untuk menghancurkan suatu negara tanpa menggunakan peluru, selalu diserukan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai ancaman terbesar Indonesia.

Gatot kembali mengkampanyekan kewaspadaan atas proxy war di hadapan sekitar 3545 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, saat mengisi diskusi "Mewujudkan Indonesia sebagai Bangsa Pemenang Dalam Kompetisi Global" di Gedung Sport Center UIN, Malang, Jawa Timur, kemarin (Jumat, 24/11).
 
Kali itu Gatot lebih spesifik menyebut penggunaan telepon seluler, internet dan media sosial yang sangat masif bisa menjadi ladang proxy war yang mengancam Indonesia. Menurut dia, proxy war dapat dilakukan dengan menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. 


"Sebenarnya, bila semua anak bangsa ini sadar dan bersatu melawan hoax, maka moral, karakter, mental Indonesia akan lebih hebat," ucapnya.
 
Gatot mengatakan bahwa sebenarnya tidak terlalu sulit membendung proxy war di Tanah Air, yaitu dengan tidak menyebarkan informasi yang menimbulkan  keresahan sosial.

"Kalau ada berita negatif yang berpotensi menyebabkan ketersinggunan dan mengadu domba dan tidak jelas sumbernya, di-delete saja," pintanya.
 
Panglima juga menyatakan, membangun media sosial yang positif sangat diperlukan untuk menghadapi bonus demografi dan lapangan kerja termasuk pertumbuhan ekonomi. 
 
Ia juga mengingatkan bahwa negara yang kalah dalam kompetisi global akan menjadi negara multi krisis dan berimbas pada krisis sosial, perpindahan manusia antar negara untuk mencari penghidupan yang lebih baik. 

"Konflik antar negara di seluruh dunia saat ini sejatinya dilatarbelakangi oleh perebutan energi dan pangan. Ke depan, konflik di dunia akan bergeser ke daerah ekuator, salah satunya Indonesia," jelasnya. [ald]

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya