TB Hasanuddin: Kita Terus Diskusi, Separatis Berlari

Komisi I DPR meminta pemerintah tidak memberi ampun kepada kelompok bersenjata yang sempat menyandera 1300 warga Papua di Tembagapura, Mimika.

Tuntutan mereka agar pemerintah menggelar jajak pendapat alias referendum membenarkan bahwa kelompok itu bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).  

"Memang bagian dari OPM. Dulu kan dibilang KKB-lah, tapi saya yakin itu OPM, bagian dari kegiatan mereka," ucap Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, kemarin.

Hasanuddin tidak mau berdebat mengenai nama atau istilah yang digunakan dalam menyebut kelompok tersebut. Dia hanya menekankan, kelompok tersebut wajib segera ditindak keras.

"Enggak usah diskusi. Yang penting, tindak, selesai. Ngapain kita terus diskusi, musuh pada berlari," tegas petinggi PDI Perjuangan itu.

Informasi bahwa kelompok bersenjata di Papua menginginkan referendum sudah disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada acara malam keakraban Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu lalu.

Pemerintah Indonesia dituntut menyetujui pelaksanaan pemilihan bebas menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Pemerintah juga diminta menutup kantor Pemda Papua dan Papua Barat dan menggantinya dengan pemerintah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia harus menarik seluruh personel TNI dari Bumi Cenderawasih dan kemudian menutup operasional PT Freeport Indonesia.

"Inilah yang kemudian mendorong TNI untuk melakukan langkah-langkah membebaskan sandera," jelas Gatot Nurmantyo. [ald]