Rizal Ramli: Menteri Jokowi Salah Kaprah, Sekuritisasi Diartikan Jual Aset Negara

Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli (RR) meminta pemerintah, dalam hal ini Menteri Negara BUMN, Rini Soemarno tidak menjual aset negara, terutama yang sudah berjalan dan produktif dalam mendulang penerimaan.

Justru menurut Rizal, tim ekonomi Jokowi perlu mencari cara-cara yang inovatif mengembangkan BUMN dan tidak lagi mengandalkan pembiayaan dari APBN.

"Khusus untuk Pulau Jawa caranya dengan Build Operate and Own (BOO) dan Build Operate and Transfer (BOT) dengan re-evaluasi aset dan sekuritisasi aset untuk proyek baru," ujar ekonom senior itu, mencontohkan, dalam dialog di stasiun TV One, Kamis malam (23/11).

Tim ekonomi harus sungguh-sungguh memilah aset BUMN mana saja yang boleh disekuritisasi dan tidak. Sebab untuk aset produktif dan menghasilkan tidak boleh dikelola asing, tegas Rizal.   

Mantan menteri Ekuin ini menyesalkan banyak pejabat dan menteri yang dinilai salah menginterpretasikan omongan Presiden Jokowi. Sekuritisasi yang diinginkan Presiden Jokowi malah diartikan menjual aset negara ke pihak lain. Padahal, jelas Rizal, sekuritas memiliki makna hanya menyerahkan pengelolaan dan mengambil sebagian income di masa depan untuk pembiayaan infrastruktur saat ini, bukan penjualan BUMN melalui pembentukan perusahaan induk (holding).

Rizal pun menyerukan, saatnya pemerintah dan semua stakeholders dalam situasi sekarang mengakhiri konflik kepentingan serta menghapus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dalam pengeloaan BUMN agar semakin kompetitif dan bernilai tambah lebih besar.

Kembali ke masa lalu, menurut Rizal, rencana penjualan BUMN dan holdingisasi terbukti diwarnai KKN dan konflik kepentingan yang membuat sumber daya alam dan aset bangsa itu tidak memberi manfaat banyak bagi rakyat. Sebaliknya menjadi sumber KKN para elite yang berkuasa.[wid]