Kemendagri: Penyusunan APBD Idealnya Melibatkan Masyarakat

Proses perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja derah (APBD) idealnya harus melibatkan masyarakat.

Begitu ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soemarsono kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11).

"Proses perencanaan itu kan ada mekanisme dari tingkat RT RW itu yang kemudian dibahas bersama," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Soemarsono menyikapi polemik usulan Pemrov DKI Jakarta yang mengajukan anggaran Rp.602 juta untuk perbaikan kolam ikan di DPRD DKI.

Menurutnya, apapun alasan yang disampaikan pemerintah daerah tentunya semua hal yang berkaitan dengan anggaran harus melibatkan masyarakat yang memberikan kepercayaan.

Ia memandang jika tidak ada keterlibatan masyarakat nantinya akan muncul indikasi anggaran siluman atau anggaran yang tiba-tiba jatuh dari langit.

"Bisa jadi disebut anggran dari langit tiba-tiba muncul tanpa ada proses dari bawah. Dan bahkan jauh dari kebutuhan masyarakat," pungkasnya. [sam]