DPR: Pertamina Tugasnya Melayani Pemerintah, Bukan Privat!

Keluhan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ellia Massa Manik ihwal hilangnya pendapatan periode Januari-September 2017 sebesar Rp 19 triliun dikritik tidak sepatutnya.

Anggota Komisi XI DPR dari PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menekankan Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya bisa patuh dan melayani pemerintah yang saat ini pro pemerataan pembangunan. Bukan justru mengeluhkan tugas dari pemerintah.

"Pertamina itu lembaga negara, patuh pada presiden dengan arah politik pembangunan presiden. BUMN bukan private, tapi melayani pemerintah," ujar dia kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11).

Eva juga berpendapat perlu audit investigasi atas kerugian yang ditengarai penugasan BBM satu harga itu.

"Bagusnya berbasis data temuan auditor, BPK, internal auditor sehingga basisnya adalah tindak lanjut temuan. Investigasi khusus (forensik) bisa disarankan setelah discuss temuan awal tersebut," jelas dia.

Eva juga menyarankan, audit investigasi sebaiknya juga mulai memakai frame audit kinerja dan bukan sebatas keuangan.

"Supaya evaluasi tupoksi sebagai BUMN juga jadi kajian sehingga rekomendasi bisa dikaitkan KPI (Indikator kinerja)," tandas Eva.[wid]