Berita

Bobby Adhityo Rizaldi/Net

Pertahanan

TNI-Polri Tidak Perlu Ragu Gempur KKB

KAMIS, 23 NOVEMBER 2017 | 00:21 WIB | LAPORAN:

. DPR berharap TNI dan Polri tidak berpuas diri atas keberhasilan membebaskan warga Papua yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). DPR ingin TNI-Polri menggempur dan menumpas kelompok yang diduga bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengaku sangat mengapresiasi keberhasilan TNI-Polri yang membebaskan warga di Kampung Banti dan Kimbely, Tembagapura, Mimika, Papua, dari sanderaan KKB. Setelah sandera bebas, saatnya TNI-Polri menggempur dan menangkap para anggota KKB itu.

"Saya mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri dalam pembebasan sandera. Akan tetapi, para penyanderanya belum ditangkap, sehingga saya menyarankan dilakukan operasi bersama TNI dan Polri untuk melakukan pengejaran," kata politisi muda Golkar itu, Rabu (22/11).


Bobby belum tahu persis KKB tersebut bagian dari OPM atau bukan. Yang jelas, baginya, kelompok tersebut sangat berbahaya dan berpotensi bereskalasi menjadi kelompok militer separatis. Makanya, kelompok tersebut pantas digempur dan ditumpas.

Atas peristiwa itu, Bobby juga meminta pemerintah untuk segera merumuskan formulasi keamanan di Papua. Definisi KKB juga perlu diperluas.

"Menko Polhukam perlu meredefinisi kelompok bersenjata tersebut. Sebab, ini sepertinya sudah bukan kriminal murni. Kelompok ini sangat terorganisir dan menimbulkan dampak teror yang luas dan terhubung dengan organisasi politik di luar negeri," katanya.

Dia menyadari, pemerintah dihadapkan pada posisi dilema dalam menghadapi kelompok ini. Sebab, untuk mengklasifikasi apakah langkah TNI-Polri membebaskan sandera dan mengejar para pelaku dikategorikan operasi militer atau operasi militer selain perang selalu dibenturkan dengan problem HAM di Papua.

Selama ini, memang, upaya TNI-Polri untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di Papua selalu dibentur-benturkan dengan HAM. Kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua selalu menggoreng isu itu dan membawa ke forum internasional. Kondisi itu sering menimbulkan citra negatif bagi Indonesia.

Meski begitu, Bobby meminta pemerintah tidak perlu ragu dalam menggempur kelompok itu. Sebab, tindakannya menyadera warga sudah jelas sangat membahayakan. Makanya, pemerintah harus bergerak cepat.

"Ini perlu segera diputuskan agar aksi kelompok bersenjata ini tidak meningkat menjadi aksi separatis militer," tegasnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya