TNI-Polri Tidak Perlu Ragu Gempur KKB

. DPR berharap TNI dan Polri tidak berpuas diri atas keberhasilan membebaskan warga Papua yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). DPR ingin TNI-Polri menggempur dan menumpas kelompok yang diduga bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengaku sangat mengapresiasi keberhasilan TNI-Polri yang membebaskan warga di Kampung Banti dan Kimbely, Tembagapura, Mimika, Papua, dari sanderaan KKB. Setelah sandera bebas, saatnya TNI-Polri menggempur dan menangkap para anggota KKB itu.

"Saya mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri dalam pembebasan sandera. Akan tetapi, para penyanderanya belum ditangkap, sehingga saya menyarankan dilakukan operasi bersama TNI dan Polri untuk melakukan pengejaran," kata politisi muda Golkar itu, Rabu (22/11).

Bobby belum tahu persis KKB tersebut bagian dari OPM atau bukan. Yang jelas, baginya, kelompok tersebut sangat berbahaya dan berpotensi bereskalasi menjadi kelompok militer separatis. Makanya, kelompok tersebut pantas digempur dan ditumpas.

Atas peristiwa itu, Bobby juga meminta pemerintah untuk segera merumuskan formulasi keamanan di Papua. Definisi KKB juga perlu diperluas.

"Menko Polhukam perlu meredefinisi kelompok bersenjata tersebut. Sebab, ini sepertinya sudah bukan kriminal murni. Kelompok ini sangat terorganisir dan menimbulkan dampak teror yang luas dan terhubung dengan organisasi politik di luar negeri," katanya.

Dia menyadari, pemerintah dihadapkan pada posisi dilema dalam menghadapi kelompok ini. Sebab, untuk mengklasifikasi apakah langkah TNI-Polri membebaskan sandera dan mengejar para pelaku dikategorikan operasi militer atau operasi militer selain perang selalu dibenturkan dengan problem HAM di Papua.

Selama ini, memang, upaya TNI-Polri untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di Papua selalu dibentur-benturkan dengan HAM. Kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua selalu menggoreng isu itu dan membawa ke forum internasional. Kondisi itu sering menimbulkan citra negatif bagi Indonesia.

Meski begitu, Bobby meminta pemerintah tidak perlu ragu dalam menggempur kelompok itu. Sebab, tindakannya menyadera warga sudah jelas sangat membahayakan. Makanya, pemerintah harus bergerak cepat.

"Ini perlu segera diputuskan agar aksi kelompok bersenjata ini tidak meningkat menjadi aksi separatis militer," tegasnya. [rus]