Berita

Bobby Adhityo Rizaldi/Net

Pertahanan

TNI-Polri Tidak Perlu Ragu Gempur KKB

KAMIS, 23 NOVEMBER 2017 | 00:21 WIB | LAPORAN:

. DPR berharap TNI dan Polri tidak berpuas diri atas keberhasilan membebaskan warga Papua yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). DPR ingin TNI-Polri menggempur dan menumpas kelompok yang diduga bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengaku sangat mengapresiasi keberhasilan TNI-Polri yang membebaskan warga di Kampung Banti dan Kimbely, Tembagapura, Mimika, Papua, dari sanderaan KKB. Setelah sandera bebas, saatnya TNI-Polri menggempur dan menangkap para anggota KKB itu.

"Saya mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri dalam pembebasan sandera. Akan tetapi, para penyanderanya belum ditangkap, sehingga saya menyarankan dilakukan operasi bersama TNI dan Polri untuk melakukan pengejaran," kata politisi muda Golkar itu, Rabu (22/11).


Bobby belum tahu persis KKB tersebut bagian dari OPM atau bukan. Yang jelas, baginya, kelompok tersebut sangat berbahaya dan berpotensi bereskalasi menjadi kelompok militer separatis. Makanya, kelompok tersebut pantas digempur dan ditumpas.

Atas peristiwa itu, Bobby juga meminta pemerintah untuk segera merumuskan formulasi keamanan di Papua. Definisi KKB juga perlu diperluas.

"Menko Polhukam perlu meredefinisi kelompok bersenjata tersebut. Sebab, ini sepertinya sudah bukan kriminal murni. Kelompok ini sangat terorganisir dan menimbulkan dampak teror yang luas dan terhubung dengan organisasi politik di luar negeri," katanya.

Dia menyadari, pemerintah dihadapkan pada posisi dilema dalam menghadapi kelompok ini. Sebab, untuk mengklasifikasi apakah langkah TNI-Polri membebaskan sandera dan mengejar para pelaku dikategorikan operasi militer atau operasi militer selain perang selalu dibenturkan dengan problem HAM di Papua.

Selama ini, memang, upaya TNI-Polri untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di Papua selalu dibentur-benturkan dengan HAM. Kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua selalu menggoreng isu itu dan membawa ke forum internasional. Kondisi itu sering menimbulkan citra negatif bagi Indonesia.

Meski begitu, Bobby meminta pemerintah tidak perlu ragu dalam menggempur kelompok itu. Sebab, tindakannya menyadera warga sudah jelas sangat membahayakan. Makanya, pemerintah harus bergerak cepat.

"Ini perlu segera diputuskan agar aksi kelompok bersenjata ini tidak meningkat menjadi aksi separatis militer," tegasnya. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

NATO Turun Gunung Usai Trump Mau Tarik 5 Ribu Pasukan dari Jerman

Minggu, 03 Mei 2026 | 00:03

Komdigi Dorong Sinergi Penegakan Hukum Ruang Digital

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:45

Wamenkeu soal Purbaya Masuk RS: Insya Allah Sehat, Doakan Saja!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:32

Negosiasi Berjalan Buntu, Trump Tuding Iran Tidak Punya Pemimpin Jelas

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:19

Pernyataan Amien Rais di Luar Batas Kritik Objektif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:51

Sekolah Tinggi, Disiplin Rendah: Catatan Hardiknas

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:38

Aktivis 98: Pernyataan Amien Rais Tidak Cerminkan Intelektual

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:18

Wakil Wali Kota Banjarmasin Dinobatkan Sebagai Perempuan Inspiratif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:48

KAI Pasang Pemasangan Palang Pintu Sementara di Perlintasan Jalan Ampera

Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:34

Paguyuban Tak Pernah Ideal, Tapi Harus Berdampak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 20:52

Selengkapnya