Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka dan menahannnya dalam sangkaan keterlibatan korupsi pada proyek KTP elektronik (e-KTP), desakan publik agar Setnov diganti menemukan puncaknya.
"Sejatinya, Jika para anggota DPR, Golkar khususnya, menginginkan DPR yg berwibawa, sudah sejak dulu setnov diganti," kata Direktur Eksekutif
Indonesia Budget Control (IBC) Akhmad Suhaimi melalui keterangan tertulis, Selasa (21/11).
Menurut Akhmat, pergantian ketua DPR dengan cara “pemaksaanâ€, karena setnov jauh dari kesan Legowo, membuat sebagian publik menyamaratakan derajat wibawa DPR.
Menurut Akhmat, pergantian ketua DPR dengan cara “pemaksaanâ€, karena setnov jauh dari kesan Legowo, membuat sebagian publik menyamaratakan derajat wibawa DPR.
"Yakni para anggota DPR yang setuju tersangka dugaan korupsi boleh menjadi pimpinan DPR," ketus Ahkmat.
Padahal, kata Akhmad, DPR milik bangsa, lembaga tinggi negara yang wajib bersama-sama dijaga Marwah dan wibawanya. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat. Tempat rakyat yang baik-baik mendelegasikan kepercayaannya pada pribadi-pribadi di DPR.
"Setnov yang jadi tersangka jauh dari nurani mewakili rakyat kebanyakan. Setnov lebih mewakili kengototan Golkar dan setnov pribadi untuk terus bertahan jadi ketua DPR," tegas Akhmat.
Kini, setnov sudah ditahan. Menurut Akhmat, jika setnov tetap ngotot bertahan jadi ketua DPR, maka lembaga DPR akan makin hancur. Demikian juga, Golkar jangan terlalu memaksakan kehendak dengan mempertahankan setnov.
Sesuai dgn UU MD3, ketua DPR memang sudah disepakati jatah Golkar. Namun mengingat ketua DPR bukan lagi menjadi domain kepentingan Golkar semata, tapi kepentingan seluruh rakyat dan bangsa, maka seyogyanya Golkar menaruh kader yang berwibawa dan anti KKN. Golkar, kata Akhmad, mempunyai banyak kader senior yang berpengalaman dan berwibawa yang bisa dijadikan ketua DPR.
"Saatnya bersama-sama menjaga Marwah DPR dengan menempatkan ketua DPR yang clean dan tak digantung masalah," demikian Akhmat.
[san]
