Setya Novanto bagai anak ayam kehilangan induk. Dari yang tadinya diangkat penguasa sebagai "operator" untuk mengendalikan Partai Golkar, kini ia terombang-ambing oleh perkara hukum yang tak terbendung.
Hilang harapan akan lolos dari penangan hukum perkara E-KTP, jurus-jurus Novanto belum habis. Ketua DPR RI merangkap Ketua Umum Partai Golkar itu menuliskan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri dan Kejaksaan Agung. Langkah politis itu melengkapi jalur hukum praperadilan yang ia tempuh sebelumnya.
Tentu Presiden Jokowi tidak mau berkubang dalam lubang lumpur bersama Novanto. Hari ini tersiar berita yang mengabarkan jawaban Jokowi ke Novanto: "ikuti proses hukum yang ada".
Ya, proses hukum terhadap Novanto akan lebih baik jika ditangani dan dikomentari hanya oleh KPK, Novanto sendiri dan dan tim kuasa hukum yang ditunjuknya, meskipun yang paling berkepentingan dalam penegakan hukum kasus ini adalah rakyat Indonesia.
Mengapa? Bayangkan saja, ketua lembaga wakil rakyat menyandang tiga gelar bermasalah secara beruntun; tersangka, buron (walau hanya satu malam) dan kini tahanan lembaga anti korupsi. Bagaimana mungkin rakyat tidak sakit hati dibuatnya?
Terlepas dari proses hukum yang kaku, ada segi politik yang lentur di balik perkara ini. Dalam politik, selalu ada perhitungan untung-rugi, bukan hitam-putih. Jika menjawab pertanyaan siapa paling rugi dalam perkara ini, tentu saja Novanto dan keluarganya. Yang paling rugi kedua adalah Golkar, apalagi mendekati dua tahun politik ke depan. Kalau jawaban normatif dan moralis, tentu yang paling rugi adalah rakyat.
Lalu, siapa yang paling diuntungkan? Bisa kita katakan jawabannya adalah para petualang politik yang siap sedia memanfaatkan Golkar untuk kepentingan kelompoknya saja. Para petualang politik itu bisa siapa saja yang terlihat di muka publik maupun yang diam-diam bergerilya di belakang panggung.
Kelompok kedua yang paling diuntungkan adalah parpol-parpol saingan Golkar. Mereka siap menstimulus kekecewaan publik kepada Golkar, dengan gembira akan "menampung" tumpahan suara dari Golkar dalam Pemilu 2019 maupun Pilkada Serentak tahun depan. Tidak mudah menjaga lebih dari 18 juta suara pemilih yang pernah diraih pada Pemilu 2014 ketika suasana internal tidak teduh sementara lawan poltik dari luar tidak mau berhenti menggergaji elektablitas Golkar.
Kabarnya, ada satu lagi yang seolah ketiban durian runtuh. Tetapi ia tak pantas dijuluki sekadar petualang politik, karena jam terbangnya sangat tinggi dan saat ini menduduki jabatan Wakil Presiden RI. Berhembus isu bahwa Jusuf Kalla tengah mempersiapkan langkah seribu untuk kembali menguasai Golkar. Politikus senior berusia 75 tahun itu memang tadinya terkesan anteng, tidak ambisius, seolah sadar diri bahwa usia sepuh tak lagi mendukung untuk bermain dalam kancah politik nasional yang keras. Sekadar merebut kepemimpinan Golkar saja ia sudah enggan, apalagi meneruskan cita-cita menjadi presiden 2019-2024.
Namun, kasus hukum yang membelit Novanto ditambah bumbu-bumbu "Telenovanto" seolah memancing JK masuk ke dalam pertarungan penuh intrik. Godaannya begitu kuat sehingga JK berkali-kali mengeluarkan kritik, sindiran dan imbauan kepada Novanto agar ia menyerah kepada proses hukum.
Informasi yang didapatkan redaksi mengungkapkan bahwa JK semakin intensif berkomunikasi dengan beberapa tokoh senior Partai Golkar. Hal ini mengingat peta politik Golkar saat ini terbelah menjadi tiga faksi yaitu faksi JK, Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie; ketiganya adalah mantan ketua umum. JK disebut-sebut tengah membahas skenario penyelamatan Golkar, bahkan sejak Novanto belum ditahan oleh KPK.
Sebelumnya, Jubir JK, Husain Abdullah, pun mengakui bahwa JK menerima permintaan dari elite "beringin" untuk menyampaikan nasihat dan solusi dalam situasi yang pelik belakangan ini. Namun, Husain menegaskan bahwa apa yang dilakukan JK sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai kader dan mantan ketua umum yang tidak rela melihat partainya terpuruk dan tersandera kasus hukum.
Jika JK benar-benar serius memainkan peran bertindak cepat mengendalikan Golkar, menjungkalkan Novanto lewat Munaslub, menempatkan orang-orangnya di pucuk pimpinan partai, maka situasi akan berbalik bagi Presiden Jokowi yang berambisi melanjutkan periode kedua.
Informasi yang didapatkan redaksi menyebut dua elite beringin dari kalangan muda sudah disiapkan JK untuk memenangkan Munaslub.
Suka atau tidak suka, jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain di internal Golkar, JK-lah yang paling berpeluang menjadi pengendali saat ini. Selain pernah menjadi ketua umum, JK yang sudah dua kali menduduki kursi wakil presiden RI tentu memiliki akses dan jaringan kuat juga luas untuk melancarkan operasi politiknya. Kekuatan itu ditambah kelompok bisnisnya yang superior di dalam negeri.
Jokowi yang tadinya nyaman dengan jaminan dukungan politik dari Novanto, kini sangat khawatir bakal kehilangan pengaruh atas partai terbesar kedua hasil Pemilu 2014 itu, setelah dikecewakan oleh cara Novanto menghadapi perkara hukum E-KTP.
Apakah ada jaminan Golkar konsisten mempertahankan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2019 jika JK kembali memegang kontrol? Boleh jadi jawabannya sudah ada di kantong Pak JK.
[ald]
