Anies: Program DP Nol Rupiah Melibatkan BUMD, BUMN Dan Swasta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan bahwa Program DP Nol Rupiah yang dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Pasal 17 Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Loan to Value (LTV) atas Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dan DP Kendaraan Bermotor.

Anies menkankan sasaran dari program itu hanya untuk warga yang belum memiliki rumah sendiri serta memenuhi kriteria kepemilikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami).

Hal tersebut disampaikan Anies saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018 di Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Provinsi DKI Jakarta di DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Menurut Anies, pembangunan rusun baru nantinya memang menggunakan APBD DKI Jakarta tahun 2018 di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun pembangunan tersebut juga akan melibatkan pihak swasta.

"Melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," jelasnya.

Tak hanya melibatkan pihak swasta, Anies juga menjelaskan pembangunan rusun akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Proporsinya tergantung pada lokasi lahan. Secara rata-rata 70 persen diperuntukkan bagi komersil dan 30 persen diperuntukkan bagi MBR," paparnya.

Terkait itu, Anies mengaku bahwa saat ini, pihaknya tengah menyiapkan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP 0 Rupiah yang didalamnya termasuk mengatur tentang asuransi kredit. [san]