Ribuan PAUD Tak Berizin, Anies Bakal Jadikan Prioritas Penanganan

Uang sebesar Rp 30 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dikembalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke pemerintah pusat.

Alasan pengembalian DAK tersebut karena banyak sekolah PAUD di DKI Jakarta yang tidak memiliki izin operasional. Informasi yang beredar menyebut hanya ada 2500 PAUD yang memiliki izin dari total  5.000 PAUD yang beroperasi di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menanggapi kabar tersebut dengan menjanjikan untuk mengecek kebenarannya di lapangan.

"Nanti saya cek," katanya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya bakal memberi perhatian khusus bagi dunia pendidikan, termasuk PAUD.

"PAUD akan jadi prioritas. Kalau ada masalah-masalah, akan kami carikan solusi yang sebaiknya untuk PAUD," tegas Anies.

Ia sendiri tidak mempersoalkan dengan menjamurnya PAUD di wilayah DKI Jakarta. Menurut dia, itu adalah bukti bahwa masyarakat merasa ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak usia dini di Jakarta.

"Biasanya ibu-ibu di sekitar kampungnya, para pendidik itu yang mendidik luar biasa," ujarnya. [ald]