Berita

Foto/Net

Pertahanan

Ketua Komisi I: Keberhasilan Tim Gabungan Di Papua Bukti Indonesia Bisa Jaga HAM

SABTU, 18 NOVEMBER 2017 | 04:10 WIB | LAPORAN:

Komisi I DPR RI mengapresiasi keberhasilan tim gabungan TNI-Polri dalam operasi pembebasan warga Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika dari penyanderaan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan bahwa setiap warga Indonesia dimana pun keberadaannya memiliki hak yang sama. Hak untuk mendapat keamanan, kedamaian serta hak bebas dari rongrongan kejahatan yang dilakukan OPM.

Menurutnya, penyanderaan warga yang dilakukan oleh OPM sudah menciderai kedaulatan NKRI. Meskipun sandera sudah dibebaskan, tim gabungan harus cepat menangkap dan menyeret para pelaku kepengadilan.


"Setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini jangan biarkan mereka kabur dan membuat kejahatan kembali mencederai kedaulatan NKRI," ungkap Kharis dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, menambahkan keberhasilan pembebasan sandera dengan tetap mengedepankan dialog dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang dilakukan tim gabungan menjadi langkah besar komitmen Indonesia dalam penegakan HAM di Papua.  

Menurutnya TNI dan Polri bisa membuktikan kritikan yang dilontarakan dunia internasional dalam setiap penanganan kelompok OPM. Pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh personel tim gabungan yang telah bekerja siang maupun malam dalam mengupayakan pembebasan sandera dengan selamat. Apalagi dari 344 warga yang diselamatkan 23 orang diantaranya merupakan anak-anak.

"Dunia internasional harusnya bisa membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dari kejadian ini kita bisa buktikan pada dunia, kita jaga HAM, dan tetap menjaga Keutuhan NKRI bersama," tutup Kharis. [nes]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Iran Sodorkan 14 Syarat Damai yang Harus Dipenuhi AS

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:59

KPK Soroti Aset Mangkrak Rp27,5 Triliun di Sulsel

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:20

Ribuan Jemaah Haji Bertahap Bergerak dari Madinah ke Makkah

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:14

Ratas Hambalang, Prabowo Matangkan Agenda Pendidikan hingga Hilirisasi Nasional

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:51

Mahasiswa Didorong Kembali jadi Kekuatan Pengontrol Sosial

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:39

Update harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, BP, hingga Vivo

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:27

Perpres Ojol Bawa Angin Segar Bagi Pengemudi Online

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:20

Pemerataan Pendidikan Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:14

Amien Rais Sebaiknya Segera Klarifikasi

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:46

Publik Nantikan Aksi Nyata Dudung Bereskan Masalah MBG

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:36

Selengkapnya