Berita

Foto/Net

Pertahanan

Ketua Komisi I: Keberhasilan Tim Gabungan Di Papua Bukti Indonesia Bisa Jaga HAM

SABTU, 18 NOVEMBER 2017 | 04:10 WIB | LAPORAN:

Komisi I DPR RI mengapresiasi keberhasilan tim gabungan TNI-Polri dalam operasi pembebasan warga Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika dari penyanderaan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan bahwa setiap warga Indonesia dimana pun keberadaannya memiliki hak yang sama. Hak untuk mendapat keamanan, kedamaian serta hak bebas dari rongrongan kejahatan yang dilakukan OPM.

Menurutnya, penyanderaan warga yang dilakukan oleh OPM sudah menciderai kedaulatan NKRI. Meskipun sandera sudah dibebaskan, tim gabungan harus cepat menangkap dan menyeret para pelaku kepengadilan.

"Setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini jangan biarkan mereka kabur dan membuat kejahatan kembali mencederai kedaulatan NKRI," ungkap Kharis dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, menambahkan keberhasilan pembebasan sandera dengan tetap mengedepankan dialog dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang dilakukan tim gabungan menjadi langkah besar komitmen Indonesia dalam penegakan HAM di Papua.  

Menurutnya TNI dan Polri bisa membuktikan kritikan yang dilontarakan dunia internasional dalam setiap penanganan kelompok OPM. Pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh personel tim gabungan yang telah bekerja siang maupun malam dalam mengupayakan pembebasan sandera dengan selamat. Apalagi dari 344 warga yang diselamatkan 23 orang diantaranya merupakan anak-anak.

"Dunia internasional harusnya bisa membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dari kejadian ini kita bisa buktikan pada dunia, kita jaga HAM, dan tetap menjaga Keutuhan NKRI bersama," tutup Kharis. [nes]

Populer

Jokowi Kumpulkan Kapolda Hingga Kapolres Jelang Apel Akbar Pasukan Berani Mati, Ada Apa?

Kamis, 12 September 2024 | 11:08

Diamnya 4 Institusi Negara Jadi Tanda Akun Fufufafa Milik Gibran

Minggu, 15 September 2024 | 08:14

Soal Video Winson Reynaldi, Pemuda Katolik: Maafkan Saja, Dia Tidak Tahu Apa yang Dia Perbuat!

Senin, 09 September 2024 | 22:18

Petunjuk Fufufafa Mengarah ke Gibran Makin Bertebaran

Kamis, 12 September 2024 | 19:48

KAHMI Kumpulan Intelektual Banci?

Sabtu, 14 September 2024 | 14:45

Prabowo Bisa Ajukan Penghentian Wapres Gibran Setelah 20 Oktober

Minggu, 15 September 2024 | 10:26

Jagoan PDIP di Pilkada 2024 Berpeluang Batal, Jika….

Minggu, 08 September 2024 | 09:30

UPDATE

Ekspor Pasir Laut Ancam Kedaulatan Maritim Indonesia

Rabu, 18 September 2024 | 05:31

Lancarkan Transisi Pemerintahan, Airlangga Fokus Selesaikan Sejumlah PR

Rabu, 18 September 2024 | 05:04

Ngaku Jadi Warga Brunei, Seorang Pria Tipu Korban Hingga Ratusan Juta

Rabu, 18 September 2024 | 04:04

Belum Ada SPDP, Proses Hukum Tersangka ASDP Tidak Sah

Rabu, 18 September 2024 | 03:31

Kaesang Bukan Nebeng Private Jet Gang Ye, Tapi Pinjam

Rabu, 18 September 2024 | 03:13

Keselamatan Penerbangan di Bandara IKN Harus Diutamakan

Rabu, 18 September 2024 | 02:41

Kaesang di KPK

Rabu, 18 September 2024 | 02:18

DPR Dorong Kerja Sama Intensif RI-Serbia

Rabu, 18 September 2024 | 01:43

Penjualan E-Materai Melonjak 10 Kali Lipat Selama Pendaftaran CPNS 2024

Rabu, 18 September 2024 | 01:15

Penanganan Dugaan Gratifikasi Bobby Nasution Jalan di Tempat

Rabu, 18 September 2024 | 00:59

Selengkapnya