Berita

Global

Megawati: Demokrasi Pancasila Itu Demokrasi Sejati

JUMAT, 17 NOVEMBER 2017 | 02:37 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Ekonomi Pancasila sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kapitalisme menghasilkan ketimpangan yang semakin lebar, lalu kerusakan lingkungan yang mengancam bumi.

Demikian disampaikan Presiden Univesitas Nasional Mokpo (MNU) Korea Selatan, Choi Il, dalam orasi ilmiah berjudul 'Demokrasi Pancasila: Sebuah Demokrasi Ekonomi dan Politik untuk Membangun Tatanan Baru Dunia’ di Kampus MNU, Mokpo, Korsel (Kamis, 16/11).

Hal ini disampaikqn Choi Il saat memberikan gelar doktor kehormatan kepada Megawati Soekarnoputri bidang demokrasi ekonomi dari Univesitas Nasional Mokpo (MNU), Korea Selatan (Korsel).


Gelar kehormataan ini didapat Megawati karena dinilai konsisten memperjuangkan Ekonomi Pancasila sebagai alternatif bagi sistem ekonomi kapitalisme yang berkembang saat ini. Selain itu, MNU melihat peran Megawati sebagai ketua umum partai politik terbesar di Indonesia sekaligus kontribusinya di kawasan Asia Timur Laut.

"Beliau memberikan perhatian khusus di penyelesaian masalah Semenanjung Korea," ujarnya.

Dalam orasi ilmiahnya yang dihadiri seribu lebih civitas akademika MNU, Megawati memaparkan tentang Pancasila, yang merupakan puncak pemikiran politik Bung Karno. Lima prinsip Pancasila, kata Megawati, merupakan saripati dari demokrasi Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila.

"Pemikiran politik Bung Karno merupakan antitesa terhadap imperialisme dan kapitalisme, yang menjadi akar kemiskinan bangsa-bangsa terjajah, termasuk di indonesia,” kata Megawati.

Saat menjelaskan tentang sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Megawati sempat menangis. Prinsip ini, kata Megawati, merupakan komitmen Indonesia untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain.

"Kami nasionalis, kami tercinta kepada bangsa kami dan kepada semua bangsa,” kata Megawati dengan suara parau dan disambut tepuk tangan para hadirin.

Megawati meyakini Demokrasi Pancasila adalah demokrasi sejati, perpaduan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Suatu sistem demokrasi yang melindungi golongan-golongan yang lemah. Sementara, golongan-golongan yang kuat dibatasi kekuatannya, agar tidak terjadi eksploitasi terhadap golongan yang lemah oleh golongan yang kuat.

"Karena itu, demokrasi Indonesia sudah seharusnya tidak berdiri di atas faham-faham liberalisme. Di sisi lain, Demokrasi Pancasila juga menentang otoriterianisme dan totaliteranisme, yang hanya akan melahirkan demokrasi sentralisme dan kekuasaan diktator,” ujarnya.

Dalam penganugerahan DHC ini, Megawati ditemani oleh putra pertamanya, Mohammad Rizki Pratama, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri, Dubes RI untuk Korsel, Umar Hadir dan sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, yakni Herman Hery, Daryatmo Mardyanto dan Nico Siahaan. [sam]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya