Ekonomi Pancasila sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kapitalisme menghasilkan ketimpangan yang semakin lebar, lalu kerusakan lingkungan yang mengancam bumi.
Demikian disampaikan Presiden Univesitas Nasional Mokpo (MNU) Korea Selatan, Choi Il, dalam orasi ilmiah berjudul 'Demokrasi Pancasila: Sebuah Demokrasi Ekonomi dan Politik untuk Membangun Tatanan Baru Dunia’ di Kampus MNU, Mokpo, Korsel (Kamis, 16/11).
Hal ini disampaikqn Choi Il saat memberikan gelar doktor kehormatan kepada Megawati Soekarnoputri bidang demokrasi ekonomi dari Univesitas Nasional Mokpo (MNU), Korea Selatan (Korsel).
Gelar kehormataan ini didapat Megawati karena dinilai konsisten memperjuangkan Ekonomi Pancasila sebagai alternatif bagi sistem ekonomi kapitalisme yang berkembang saat ini. Selain itu, MNU melihat peran Megawati sebagai ketua umum partai politik terbesar di Indonesia sekaligus kontribusinya di kawasan Asia Timur Laut.
"Beliau memberikan perhatian khusus di penyelesaian masalah Semenanjung Korea," ujarnya.
Dalam orasi ilmiahnya yang dihadiri seribu lebih civitas akademika MNU, Megawati memaparkan tentang Pancasila, yang merupakan puncak pemikiran politik Bung Karno. Lima prinsip Pancasila, kata Megawati, merupakan saripati dari demokrasi Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila.
"Pemikiran politik Bung Karno merupakan antitesa terhadap imperialisme dan kapitalisme, yang menjadi akar kemiskinan bangsa-bangsa terjajah, termasuk di indonesia,†kata Megawati.
Saat menjelaskan tentang sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Megawati sempat menangis. Prinsip ini, kata Megawati, merupakan komitmen Indonesia untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain.
"Kami nasionalis, kami tercinta kepada bangsa kami dan kepada semua bangsa,†kata Megawati dengan suara parau dan disambut tepuk tangan para hadirin.
Megawati meyakini Demokrasi Pancasila adalah demokrasi sejati, perpaduan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Suatu sistem demokrasi yang melindungi golongan-golongan yang lemah. Sementara, golongan-golongan yang kuat dibatasi kekuatannya, agar tidak terjadi eksploitasi terhadap golongan yang lemah oleh golongan yang kuat.
"Karena itu, demokrasi Indonesia sudah seharusnya tidak berdiri di atas faham-faham liberalisme. Di sisi lain, Demokrasi Pancasila juga menentang otoriterianisme dan totaliteranisme, yang hanya akan melahirkan demokrasi sentralisme dan kekuasaan diktator,†ujarnya.
Dalam penganugerahan DHC ini, Megawati ditemani oleh putra pertamanya, Mohammad Rizki Pratama, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri, Dubes RI untuk Korsel, Umar Hadir dan sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, yakni Herman Hery, Daryatmo Mardyanto dan Nico Siahaan.
[sam]
