Berita

Jusuf Kalla/Net

Politik

Zainal Bintang Minta JK Jadi "King Maker" Penyelamatan Golkar

KAMIS, 16 NOVEMBER 2017 | 11:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kasus korupsi KTP elektronik yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI Setya Novanto semakin memanas dalam pekan ini. Terutama setelah SN ditetapkan sebagai tersangka yang kedua kalinya.

Informasi yang bocor ke media menyebutkan politisi senior Golkar Zainal Bintang telah berkomunikasi intensif akhir-akhir ini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketum Golkar.

Tujuannya, kata sumber itu untuk membahas skenario penyelamatan partai berlambang beringin. Hal itu nampaknya perlu ditempuh mengingat posisi SN yang sangat rentan ditahan oleh KPK.


Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Bintang, ternyata anggota Dewan Pakar Golkar itu tidak mau menanggapi.

Bintang hanya mengatakan, karena SN saat ini sudah buronan alias DPO, dirinya semakin keukeh meminta JK agar mau jadi "king maker" atau kunci utama penyelamatan Golkar.

JK harus bertindak cepat mengendalikan Golkar supaya jangan jatuh ke tangan petualang politik yang hanya memanfaatkan Golkar untuk kepentingan kelompoknya saja.

"JK perlu mengendalikan Golkar demi untuk keutuhan bangsa, karena Golkar adalah instrumen strategis penyatuan bangsa," kata Bintang, Kamis (16/11).

Disamping itu, lanjut Bintang, JK harus mendorong agar tetap Golkar konsisten mempertahankan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2019.

Senang atau tidak senang, kata wartawan senior ini, figur JK lah yang paling tepat mengendalikan Golkar saat ini. JK pernah jadi ketum yang berhasil. Sekarang sebagai wapres berarti ada akses dalam kekuasaan negara. Jaringannya kuat dan luas. Pendukungnya banyak di seluruh daerah. Sementara figur yang lain tidak ada yang sama kuat dengan posisi JK.

"Dalam keadaan transisi begini, JK cocok sebagai pengendali, lalu menunjuk sebuah Tim Transisi menuju Rapimnas dan Munas. Bukan berarti saya minta JK jadi ketua umum," ujar Bintang.

Terakhir, Bintang berpesan agar orang yang di luar Golkar tidak perlu turut campur ikut mengatur-atur rumah tangga Golkar. [rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya