Berita

Jusuf Kalla/Net

Politik

Zainal Bintang Minta JK Jadi "King Maker" Penyelamatan Golkar

KAMIS, 16 NOVEMBER 2017 | 11:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kasus korupsi KTP elektronik yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI Setya Novanto semakin memanas dalam pekan ini. Terutama setelah SN ditetapkan sebagai tersangka yang kedua kalinya.

Informasi yang bocor ke media menyebutkan politisi senior Golkar Zainal Bintang telah berkomunikasi intensif akhir-akhir ini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketum Golkar.

Tujuannya, kata sumber itu untuk membahas skenario penyelamatan partai berlambang beringin. Hal itu nampaknya perlu ditempuh mengingat posisi SN yang sangat rentan ditahan oleh KPK.


Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Bintang, ternyata anggota Dewan Pakar Golkar itu tidak mau menanggapi.

Bintang hanya mengatakan, karena SN saat ini sudah buronan alias DPO, dirinya semakin keukeh meminta JK agar mau jadi "king maker" atau kunci utama penyelamatan Golkar.

JK harus bertindak cepat mengendalikan Golkar supaya jangan jatuh ke tangan petualang politik yang hanya memanfaatkan Golkar untuk kepentingan kelompoknya saja.

"JK perlu mengendalikan Golkar demi untuk keutuhan bangsa, karena Golkar adalah instrumen strategis penyatuan bangsa," kata Bintang, Kamis (16/11).

Disamping itu, lanjut Bintang, JK harus mendorong agar tetap Golkar konsisten mempertahankan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2019.

Senang atau tidak senang, kata wartawan senior ini, figur JK lah yang paling tepat mengendalikan Golkar saat ini. JK pernah jadi ketum yang berhasil. Sekarang sebagai wapres berarti ada akses dalam kekuasaan negara. Jaringannya kuat dan luas. Pendukungnya banyak di seluruh daerah. Sementara figur yang lain tidak ada yang sama kuat dengan posisi JK.

"Dalam keadaan transisi begini, JK cocok sebagai pengendali, lalu menunjuk sebuah Tim Transisi menuju Rapimnas dan Munas. Bukan berarti saya minta JK jadi ketua umum," ujar Bintang.

Terakhir, Bintang berpesan agar orang yang di luar Golkar tidak perlu turut campur ikut mengatur-atur rumah tangga Golkar. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya