Berita

Emrus Sihombing/Net

Nusantara

PILKADA BEKASI 2018

Spanduk Ujaran Kebencian = Black Campaign

KAMIS, 16 NOVEMBER 2017 | 05:22 WIB

Panasnya cuaca di wilayah Bekasi diikuti suhu politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Patriot yang bakal digelar 2018 mendatang.

Hal tersebut terlihat dengan munculnya spanduk bertuliskan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

Bagi Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, hal tersebut sudah lumrah terjadi jelang Pilkada. Ada black campaign (kampanye hitam) maupun negative campaign (menyerang sisi negative).


"Terkait dengan pemasangan sepanduk yang berisi ujaran kebencian, berita bohong untuk menyerang salah satu bakal calon kontestan Pilkada, saya lihat itu masuk dalam kategori black campaign. Karena sumbernya tidak jelas," ujar Emrus seperti diberitakan Kantor Berita Pemilu, Rabu (15/11).

Sedangakn terkait negative campaign, Direktur EmrusCorner itu menjelaskan, mengacu pada pengangkatan sisi negatif dari pasangan tertentu yang di kemukakan berdasarkan fakta.

Contoh kasus, terang Emrus, di sebagaian negara demokrasi yang maju, negative campaign bisa saja itu dibenarkan. Karena mereka menganggap jangan sampai beli kucing dalam karung.

"Tetapi menurut pandangan saya, di negara Indonesia yang memiliki budaya tinggi, baik black campaign maupun negative campaign seharusnya itu di tiadakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita ini masyarakat yang menjunjung tinggi budaya saling menghargai dan menghormati. Sekalipun ada sisi negative berdasarkan fakta tentang Paslon tertentu, itu harus dihindari juga," papar Emrus.

Sebelumnya, terpampang spanduk yang berisi ujaran kebencian terhadap kepala daerah Kota Bekasi disejumlah ruas jalan raya di Kota Bekasi.

Dalam spanduk tersebut, terrtulis kalimat "Jangan Biarkan Masa Depan Anak Bangsa Dikuasai Iblis-iblis Laknat Pelacur Demokrasi. Tangkap Aktor Intelektual Ijazah Palsu Kepala Daerah Kota Bekasi." [sam]


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya