Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah UHAMKA, Maneger Nasution mengkritik pernyataan Kapolres Dharmasraya, Sumatera Barat yang menyebutkan jika peristiwa pembakaran kantornya dilakukan oleh teroris karena pelaku meneriakkan kalimat Takbir.
"Jika itu benar adanya, itu menggambarkan kecacatan nalar kemanusiaan pejabat publik," kata Maneger melalui keterangan tertulis, Rabu (15/11).
Menurut Maneger, salah satu nilai paling elementer dalam HAM adalah penghormatan terhadap perasaan publik. Pejabat publik tidak boleh miskin moralitas. Pejabat publik kata dia, tidak hanya cukup merasa bisa, tetapi juga bisa merasa.
Untuk itu, Maneger yang merupakan mantan komisioner Komnas HAM itu meminta pimpinan Polri sebaiknya mengambil tindakan tegas terhadap sikap Kapolres Dharmasraya.
"Sulit untuk menghindari persepsi publik bahwa sudah terjadi bias dalam penyebutan "teroris" dan sejenisnya. Bias yang bertitik pusat pada stigmasasi terhadap kelompok agama tertentu. Sanksi organisasi dan sanksi pidana, saya kira, layak dipertimbangkan (bahkan dijatuhkan) bagi Kapolres tersebut," kata Maneger.
Maneger juga mengimbau publik untuk tidak terprovokasi dan mendukung serta ikut mengawasi pimpinan Polri untuk memproses kasus ini. Di samping diproses secara disiplin organisasi, tindakan tersebut juga dijerat dengan pidana/KUHP dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
"Negara harus hadir memastikan bahwa hal yang sama tidak terulang di masa mendatang (guarantees of non recurrence)," demikian Maneger.
[san]
