Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyinggung soal proyek reklamasi pantai bagian utara dan ketimpangan ekonomi dan pendidikan di Jakarta yang semakin ekstrim.
"Luasnya hamparan pulau reklamasi berdampingan dengan sempitnya rumah para nelayan. Itu hanya sekelumit ketimpangan di kota ini," sesalnya saat pidato di rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).
Menurut dia, ketimpangan itu terjadi justru karena perkembangan Kota Jakarta yang melenceng dari tata ruang kota yang sudah disusun sejak dulu.
"Sadar atau tidak sadar, perkembangan Kota Jakarta yang sangat cepat malah tidak sesuai dengan dasar tata ruang yang telah disusun. Bahkan rencana tata ruang kadang terbelokkan menjadi pembenaran proses pemutihan pembangunan kota tanpa visi yang ajeg. Pengembangan kota kadang terasa seperti dibiarkan hanyut oleh kemauan sempit tanpa ada kaitannya dengan manfaat kepentingan umum," ujarnya.
Imbasnya, lanjut Anies, banyak bagian kota yang tak saling terintegrasi, diikuti terjadinya pemusatan kegiatan perkotaan hanya di lokasi tertentu tanpa memperhitungkan daya dukung infrastruktur dan daya dukung sosial. Untuk mengatasi itu, pihaknya harus mengambil langkah-langkah seperti yang sudah dijanjikannya dalam kampanye Pilgub Jakarta. Anies juga mengaku ingin memberi ruang bagi potensi seni di Ibukota.
"Untuk perbaikan kehidupan yang layak huni seperti keamanan, perumahan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Ibukota kita ini harus juga menata diri agar bisa menjadi pusat ekspresi seni dan kesenian. Jadikan kota ini ruang ekspresi yang indah. Dimana para pekerja seni dan kebudayaan memancarkan karya-karya di berbagai lorong dan sudut kota. Jadikan keindahan bagian utama dari ibukota," ujarnya.
Jakarta kata Anies, haruslah menjadi kota modern yang bersifat terbuka bagi semua kalangan. Kota Jakarta menurutnya harus menjadi komunitas yang dibentuk berdasarkan kesepahaman antar elemen warga yang berposisi setara, dengan tujuan membangun kehidupan bersama.
"Jakarta harus menjadi kota modern yang warga kotanya tidak hanya pasif menunggu untuk mendapatkan sesuatu, namun juga warganya bisa aktif saling memberi dan berbagi, dan tentu saja bukan tempat untuk saling menguasai. Sebuah kota modern di mana warganya dapat mengaktualisasi diri tanpa harus menginjak-injak hak individu atau kelompok lainnya," tekan Anies.
Demi mewujudkan prinsip kota modern itu, lanjut Anies, jelas kalau Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pemerintah Ibukota tak akan bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kerjasama dan kerja bersama dari komunitas, pakar, ulama dan pekerja agama, akademisi, seniman, jurnalis, guru dan dosen, dokter, insinyur, arsitek, pengusaha, pengacara, programmer, bankir, akuntan, dan semua profesi yang bekerja dan mencari nafkah di Kota.
Namun yang sangat penting kata Anies, adalah solidnya pimpinan di ibukota, yang dalam konstitusi disebutkan meliputi juga lembaga wakil rakyat dan juga lembaga keamanan serta penegakan hukum.
"Kami bertekad, dalam ikut bekerja, mengabdi membangun Jakarta ke depan, akan menyelesaikan berbagai permasalahan dengan menghormati dan melibatkan berbagai lembaga pemerintahan yang ada. Lembaga-lembaga pemerintahan di provinsi Jakarta ini seharusnya saling menjadi penguat dan penyeimbang," imbuhnya.
Anies pun meyinggung peran Gubernur Ali Sadikin atas kepeloporannya dalam membangun, memformulasikan dan memperkuat institusi pendukung pemerintahan, termasuk berbagai dewan di Jakarta sebagai bentuk representasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik.
Dengan begitu, tambahnya, Ibukota menjadi milik semua, termasuk dalam pengelolaannya. Caranya adalah dengan menghidupkan kembali semangat permusyawaratan dan perwakilan, serta semangat gotong royong dalam membangun Jakarta seperti menghidupkan kembali Dewan Kota, lembaga musyawarah kelurahan, dewan kesenian, dewan pendidikan, dewan transportasi, dewan pengupahan, dewan riset, dan berbagai majelis perwakilan warga lainnya perlu terlibat dan berkolaborasi erat dengan jajaran pemimpin dan pemerintahan Ibukota.
"Mari kita buktikan bahwa di Ibukota ini para pemimpin dan perwakilan warganya dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja erat dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama, dan dalam keberpihakan kepada mereka yang terpinggirkan," pungkasnya.
Anies juga meminta partisipasi DPRD untuk mewujudkan semua programnya tersebut dengan menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berpihak kepada keadilan sosial.
"APBD bukan hanya dokumen anggaran, ia adalah catatan resmi yang menunjukkan ke mana arah keberpihakan para pemimpin dan pengelola kota. Mari kita buktikan bahwa Keadilan Sosial tercermin di APBD dan terlaksana dalam kegiatan bersama warga Ibukota," demikian Anies.
[san]
