Tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyandera ribuan orang di Desa Kimbely dan Banti, Distrik Tembagapura, Papua, tidak bisa ditolerir dan mencederai hak asasi manusia (HAM).
"Saya mengecam keras tindakan penyanderaan oleh Kelompok Bersenjata OPM. Apa yang mereka lakukan bukan lagi tindakan kriminal biasa. Melainkan bentuk tindakan terorisme. Sehingga mereka lebih tepat disebut kelompok teroris, daripada kelompok kriminal," ujar Wakil Ketua DPR bidang Polhukam Fadli Zon dalam keterangannya, Selasa (14/11).
Penyanderaan tersebut, jelas Fadli, tak hanya melanggar hukum Indonesia, namun juga mengancam hidup ribuan warga sipil di Papua. "Ini semacam test the water dari OPM," cetusnya.
Fadli meminta pihak kepolisian dan TNI harus berupaya keras agar para sandera bisa segera dibebaskan. Sebab penyanderaan sudah lebih dari empat hari.
"Tentunya kondisi warga terisolasi sudah mulai kekurangan makanan. Kondisi fisik mereka juga pasti menurun," terangnya.
Dalam kondisi ini, pihak kepolisian dan TNI disarankan sebisa mungkin menghindari kontak senjata. Menurutnya, harus ada penanganan tegas terhadap OPM dengan cara persuasif, dialog atau cara lain yang diperlukan.
"Namun kita pun harus menunjukkan kedaulatan dan tak didikte oleh kelompok separatis," tegasnya.
Ada kesan kejadian ini seperti dibiarkan dan aparat tak bertindak tegas sehingga menimbulkan pernyataan di publik. "Masyarakat juga banyak yang menanyakan, mengapa mereka hanya disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukan Kelompok Teroris atau Separatis," paparnya.
Sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus di Papua, ia mengamati, gerakan pro-kemerdekaan Papua dalam tiga tahun ini semakin nyaring. Mereka tak hanya well organized, tapi juga well funded. Hal itu terlihat dari upaya internasionalisasi isu Papua, yang antara lain dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Mereka aktif mencari basis dukungan di forum internasional. Seperti di Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Island Forum (PIF), dan bahkan di forum dekolonisasi di the United Nations (UN).
"Pemerintah jangan anggap enteng masalah Papua dan segera mengambil langkah ke arah penyelesaian. Jika tindakan penyanderaan didiamkan, maka akan berulang sebagai cara mencari perhatian internasional oleh OPM," demikian Fadli yang juga wakil ketua umum DPP Partai Gerindra.
[wid]
