Berita

Ilustrasi/net

Pertahanan

Para Penyandera Ribuan Warga Mimika Lebih Tepat Disebut Teroris

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 | 07:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyandera ribuan orang di Desa Kimbely dan Banti, Distrik Tembagapura, Papua, tidak bisa ditolerir dan mencederai hak asasi manusia (HAM).   

"Saya mengecam keras tindakan penyanderaan oleh Kelompok Bersenjata OPM. Apa yang mereka lakukan bukan lagi tindakan kriminal biasa. Melainkan bentuk tindakan terorisme. Sehingga mereka lebih tepat disebut kelompok teroris, daripada kelompok kriminal," ujar Wakil Ketua DPR bidang Polhukam Fadli Zon dalam keterangannya, Selasa (14/11).

Penyanderaan tersebut, jelas Fadli, tak hanya melanggar hukum Indonesia, namun juga mengancam hidup ribuan warga sipil di Papua. "Ini semacam test the water dari OPM," cetusnya.


Fadli meminta pihak kepolisian dan TNI harus berupaya keras agar para sandera bisa segera dibebaskan. Sebab penyanderaan sudah lebih dari empat hari.

"Tentunya kondisi warga terisolasi sudah mulai kekurangan makanan. Kondisi fisik mereka juga pasti menurun," terangnya.

Dalam kondisi ini, pihak kepolisian dan TNI disarankan sebisa mungkin menghindari kontak senjata. Menurutnya, harus ada penanganan tegas terhadap OPM dengan cara persuasif, dialog atau cara lain yang diperlukan.

"Namun kita pun harus menunjukkan kedaulatan dan tak didikte oleh kelompok separatis," tegasnya.

Ada kesan kejadian ini seperti dibiarkan dan aparat tak bertindak tegas sehingga menimbulkan pernyataan di publik. "Masyarakat juga banyak yang menanyakan, mengapa mereka hanya disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukan Kelompok Teroris atau Separatis," paparnya.

Sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus di Papua, ia mengamati, gerakan pro-kemerdekaan Papua dalam tiga tahun ini semakin nyaring. Mereka tak hanya well organized, tapi juga well funded. Hal itu terlihat dari upaya internasionalisasi isu Papua, yang antara lain dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Mereka aktif mencari basis dukungan di forum internasional. Seperti di Melanesian Spearhead Group (MSG),  Pacific Island Forum (PIF), dan bahkan di forum dekolonisasi di the United Nations (UN).

"Pemerintah jangan anggap enteng masalah Papua dan segera mengambil langkah ke arah penyelesaian. Jika tindakan penyanderaan didiamkan, maka akan berulang sebagai cara mencari perhatian internasional oleh OPM," demikian Fadli yang juga wakil ketua umum DPP Partai Gerindra. [wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya