PDIP: Pergantian Panglima TNI Jangan Dibikin Heboh

PDIP agak heran dengan sikap sejumlah kalangan yang mendorong-dorong Presiden untuk segera mempersiapkan pergantian Panglima TNI.

PDIP menganggap, pergantian itu hal biasa. Tanpa diminta pun, Presiden akan melakukannya jika Jenderal Gatot Nurmantyo, Panglima TNI saat ini, sudah dekat ke masa pensiun.

"Yang sangat penting menurut saya adalah, jangan merasa pergantian seorang pejabat itu suatu yang harus diheboh-hebohkan. Biasa-biasa saja. Saya tidak tahu bagaimana isu pergantian ini muncul” ucap Anggota Fraksi PDIP Evita Nursanty, Senin (13/11).

Anggota Komisi I DPR ini paham, Gatot akan pensiun pada Maret 2018. Dia menduga, atas hal itu kemudian ada pihak-pihak yang berharap di akhir tahun ini atau di awal tahun depan sudah ada calon pengganti Gatot. Namun baginya, jeda waktu yanga da masih longgar.

"Jadi, normal saja,” tambah dia.

Karenanya, Evita meminta publik tidak berlebihan atau heboh menyikapi pergantian Panglima TNI. Sebab, pergantian Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Dalam Pasal 13 ayat (1) UU TNI disebutkan bahwa Panglima diangkan dan diberhentikan Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.

Kata Evita, jika saatnya sudah tiba, proses ini pasti akan dilaksanakan Presiden. Jika Presiden sudah mengajukan calon, Komisi I DPR juga pasti akan menindaklanjuti dengan menggelar fit and proper test.

"Nanti, DPR akan dimintakan persetujuannya. Jadi, kita tunggu saja,” tandasnya. [sam]