Komisi IV DPR mengapresiasi kebijakan Kementerian Pertanian meningkatkan luas lahan pertanian melalui program cetak sawah baru.
Menurut Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, program tersebut merupakan solusi jitu dalam mengatasi susutnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi permukiman dan kawasan industri.
"Secara prinsip, langkahnya bagus. Tentu kami dukung. Kalau sawah tidak kita cetak, bagaimana lagi kita mau tanam padi," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/11).
Edhy mengakui, program tersebut memang tidak berjalan super mulus. Komisi IV pernah mendapat laporan ada sawah yang baru dicetak tidak didukung saluran irigasi memadai. Namun, bukan berarti program tersebut gagal. Dia berharap, hal tersebut segera diperbaiki.
"Makanya ini kami klarifikasi, karena program ini juga lewat persetujuan DPR. Tapi semangat, kerja keras Pemerintah kita harus hargai. Kalau ada yang kurang, tentu kita dengar. Ini semua kita sikapi dengan bijak," jelasnya.
Edhy pun senang bahwa program cetak sawah juga lulus audit. Badan Pemeriksa Keuangan telah menyatakan, program tersebut sudah sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
Agar program semakin baik, Komisi IV akan melakukan evaluasi berkala. Dengan evaluasi itu diharapkan segala kekurangan yang terjadi selama ini dapat diperbaiki, dan yang sudah baik disempurnakan.
Terpisah, anggota IV BPK Rizal Djalil menambahkan bahwa kerja sama Kementan dengan TNI AD dalam program cetak sawah baru sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54/2010. Dia memastikan, tidak ada peraturan yang ditabrak program tersebut.
Rizal ikut mengapresiasi kerja sama Kementan dengan TNI, yang disebutnya sebagai program terobosan di bidang pangan.
"Sejak dijalankan pada 2015 program ini berjalan sangat baik. Dengan masuknya TNI, semakin nyata dan semakin konkret capaian pencetakan sawah. Hingga triwulan dua 2017 sudah tercetak 150.959 hektar dengan realisasi mencapai Rp 2,6 triliun dari yang dianggarkan Rp 4,1 triliun," jelasnya.
[wah]
