Data terakhir menunjukkan masih ada 7,01 juta penduduk Indonesia yang menganggur.
Jika dirinci, tingkat pengangguran terbuka sektor pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,36%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,03%. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9,27%. Diploma III (D3) sebesar 6,35% dan universitas 4,98%.
"Sangat disayangkan penganggur SMK, Diploma dan Universitas lebih tinggi bahkan akan makin tinggi. Ini sudah ancaman serius Pak Jokowi. Ini menujukkan negara yang dipimpin oleh seorang tukang yang tidak mampu mengatur pendidikan dan lapangan kerja," kata mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai kepada redaksi, Selasa (7/11).
Natalius mengungkapkan, sejauh pengalamannya saat masih menjabat sebagai Staf Khusus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 1999-2005, perkembangan statistik diatas menunjukkan bahwa program kabinet Joko Widodo tidak pro job.
"Perusahaan-perusahaan ritel dan industri mulai gulung tikar, bahkan terancam bangkrut, juga pengeluaran pemerintah (government expenditure) lebih banyak ke infrastruktur yang justru menyedot lapangan kerja terbatas dan menguntungkan pihak swasta dan asing serta kaum oligarki," tegas Natalius yang juga pernah meenjabat Kepala Bidang Statistik Ketegakerjaan Kemnakertrans tersebut.
Lebih lanjut, Tokoh Nasional asal Papua itu mengatakan penduduk Indonesia tiap tahunnya bertambah 4 juta orang. Jika rasio penciptaan lapangan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi tiap 1% menyedot 400 pekerja maka pertumbuhan ekonomi saat ini baru mencapai 5%.
"Berarti hanya 2 juta orang terserap, sementara pertumbuhan penduduk 4 juta tiap tahun. Kita terlena sementara bahaya mengancam. Kalau tidak mampu, demi NKRI, lebih terhormat jika Pak Jokowi tidak berambisi menjadi Presiden tahun 2019," demikian Natalius.
[san]
