Komisi XI DPR harus segera memanggil pihak PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia untuk mendalami laporan ahli waris pemegang polisi atas nama almarhum S.K Johny, Johan Solomon (65) ke Bareskrim Polri.
"Komisi XI saya kira harus menjalankan fungsimya secara maksimal," kata peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/11).
Menurutnya, terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun asuransi di Indonesia.
"Tidak terhitung penipuan yang dilakukan lembaga keuangan dan asuransi kepada masyarakat," ujarnya.
Banyaknya pelanggaran itu, jelas dia, karena Komisi XI DPR kurang menjalankan fungsi pengawasannya, baik itu kepada lembaga keuangan dan asuransi serta terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga, tidak sedikit kasus yang justru berakhir di kepolisian, ketimbang dilaporkan ke OJK.
"OJK-lah menjadi sumber asal-muasal kejahatan keuangan dan asuransi itu berasal. Peraturan peraturan OJK yang membuka ruang itu terjadi. OJK terlalu ambisi melakukan liberalisasi keuangan tanpa melihat kultur yang ada. Sementara mereka OJK sendiri tidak memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pengawasan," kritiknya.
Praktek liberalisasi keuangan dan lemahnya pengawasan oleh OJK inilah yang harus diawasi betul DPR. "DPR harus mengawasi setiap kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat OJK," tukasnya.
Awal perkara ini, ketika terbit polis Asuransi Jiwa Manulife atas nama S.K Johny pada 30 Oktober 2014 dengan ketentuan pembayaran premi per tahun sebesar USD 27.664 dan uang pertanggungan sebesar 500 ribu dolar AS. Hampir dua tahun berjalan, tepatnya Selasa 11 Oktober 2016, pemegang Polis atas nama S.K Johny wafat.
Johan Solomon adalah kakak dari almarhum. Selaku ahli waris, pada 17 Oktober 2016, ia mendatangi Kantor PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di Sampoerna Strategic Square, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, untuk mengurus kepentingan pengajuan klaim asuransi. Johan memenuhi seluruh persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 10 ayat 10.2, huruf a juncto UU 40/2014 tentang Perasuransian. Tapi ketika mengurus klaim, pihak Manulife meragukan kematian yang dianggap fiktif dan banyak tuduhan dari Manulife agar mempersulit pencairan klaim pertanggungjawaban itu.
Pada tanggal 21 Agustus 2017, Manulife secara resmi mengeluarkan surat yang intinya menolak seluruh klaim yang seharusnya menjadi hak ahli waris. Dalihnya, almarhum selaku pemegang polis telah memberikan keterangan yang tidak benar. Anehnya, pihak Manulife malah meminta Johan selaku ahli waris untuk menandatangani formulir pengembalian premi yang sudah dibayarkan oleh pemegang polis selama dua tahun.
[wid]
