Keputusan DPP Golkar mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat mendapat reaksi keras dari para kader yang selama ini bergerak menjalankan perintah melakukan sosialisasi pencalonan ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi.
Alasan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yang menyatakan dipilihnya Ridwan Kamil karena pertimbangan elektabilitas tinggi, juga tidak mudah diterima.
Apalagi di provinsi lain, seperti di Sumatera Selatan, Golkar memaksakan diri untuk mengusung calon dari kadernya sendiri yakni Dodi Reza Alex. Padahal elektabilitas putera kandung Alex Noerdin itu tidak pernah di urutan pertama.
Nama Dedi Mulyadi sendiri dalam survei yang dirilis Indobarometer memiliki peluang menang yang meyakinkan.
Trend elektabilitasnya menaik dan menempati posisi kedua dengan raihan 18,9 persen dibawahnya ada Deddy Mizwar 14,2 persen.
Perwakilan Indobarometer Hadi Suprapto mengatakan survei dilaksanakan pada 11 hingga 15 Oktober 2017 dengan responden sebanyak 800 orang itu memunculkan temuan baru yakni elektabilitas Dedi Mulyadi menyalip Deddy Mizwar.
"Hasilnya berbeda dari hasil survei kami beberapa waktu lalu," ujarnya dalam acara 'Peta dan Profil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018' seperti dikutip dari RMOLJabar, Minggu (5/11).
Keputusan Golkar tidak mengusung ketua DPD Golkar Provinsi Jabar dianggap pengkhianatan terstruktur sistematis terhadap usaha dan perjuangan kader sendiri.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin menyatakan DPP Partai Golkar telah mengkhianati sistem perkaderan yang mereka bangun sendiri.
Sementara itu, Koordinator Relawan Jabar Hiji, Ahmad Lutfi menyatakan, diusungnya Ridwan Kamil sebagai cagub Partai Golkar diduga ada deal dan kesepakatan bawah tangan berkait dengan proyek besar yang membutuhkan perlindungan politik gubernur.
"Kami protes keras atas keputusan ini sekaligus bertanya ada deal apa antara Golkar dengan Ridwan Kamil," tegasnya saat berkumpul di depan DPD Golkar Jabar, di Bandung, (5/11).
Di sisi lain aktivis Lingkungan Hidup Jawa Barat, Muhammad Nirwan yang getol menentang proyek Kota Meikarta menyatakan, memegang kekuasaan di Jawa Barat bukan semata karena penduduknya padat dan dekat dengan Jakarta. Namun adanya sejumlah proyek strategis dan besar yang sedang digarap di tanah Pasundan.
Salah satunya adalah proyek Meikarta yang sama kontroversialnya dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Nirwan mengatakan tak bisa meremehkan isu yang beredar, ada Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dibalik deal Golkar dengan Ridwan Kamil.
"LBP jelas mendukung habis proyek Meikarta, dan jika gubernur Jabar nanti bersikap sama seperti Gubernur DKI menghadapi proyek reklamasi, bisa gagal proyek besar itu," pungkasnya.
[nes]
