Berita

Rizal Ramli/net

Jaya Suprana

Berpihak Ke Wong Cilik

SABTU, 04 NOVEMBER 2017 | 12:46 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

KANTOR Berita Politik RMOL memberitakan bahwa Mantan Menko Maritim Rizal Ramli mempertanyakan kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani  dalam hal rencana merevisi UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikuatirkan akan membebani masyarakat dengan iuran tambahan atas lebih dari 60 ribu transaksi selain .

Jalan Ke Luar
Seperti biasa RR tidak cuma mengkritik namun selalu memberi jalan ke luar. Ketimbang terus menerus "memeras" rakyat, RR menyebut ada cara cerdas yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Yaitu, lanjut Rizal, dengan membuat RUU PNPB lebih fokus pada sumber daya alam. Artinya, PNPB hanya dibebankan kepada perusahaan tambang minyak dan gas bumi (Migas), batu bara, nikel, emas, tembaga dan banyak lagi.

"Itu akan berkali-kali dapatnya, daripada ngumpulin uang kecil yang didapat dari pendidikan, kesehatan, yang sebetulnya hak rakyat. Di mana tugas negara yang wajib menyediakan itu secara gratis," papar Rizal.  

"Itu akan berkali-kali dapatnya, daripada ngumpulin uang kecil yang didapat dari pendidikan, kesehatan, yang sebetulnya hak rakyat. Di mana tugas negara yang wajib menyediakan itu secara gratis," papar Rizal.  

Rizal juga meminta semua kelompok rakyat biasa, aktivis sampai akademisi maupun anggota DPR RI bersatu menolak pengesahan revisi UU PNPB. "Kita lawan UU yang isinya pungutan enggak jelas ini. Sudah waktunya kita berpikir besar, termasuk bagaimana pemanfaatan sumber daya alam bisa betul-betul kita tingkatkan. Enggak ada artinya duit recehan ini. Saya mohon pemerintah berani juga sama yang besar, jangan cuma berani sama rakyat kecil," tutur Rizal sebagaimana diberitakan oleh RMOL.

Berpihak

Saya awam birokrasi kepemerintahan yang serba terlalu rumit dan ruwet untuk dapat dimengerti oleh daya pikir terbatas saya, maka saya tidak berani melibatkan diri ke dalam perdebatan mengenai apa yang disebut sebagai revisi UU PNPB.

Namun sebagai rakyat yang tentu saja berpihak kepada rakyat memang saya setuju terhadap saran RR yang saya kenal sejak masa kepresidenan Gus Dur sebagai seorang dari segelintir politisi merangkap cendekiawan yang masih sudi berpihak kepada rakyat kecil, agar PNPB hanya dibebankan kepada perusahaan tambang minyak dan gas bumi (Migas), batu bara, nikel, emas, tembaga dan lain-lain.

Apalagi saran RR masih dilengkapi komentar yang jelas berpihak ke wong cilik "Itu akan berkali-kali dapatnya, daripada ngumpulin uang kecil yang didapat dari pendidikan, kesehatan, yang sebetulnya hak rakyat. Di mana tugas negara yang wajib menyediakan itu secara gratis" .

Terima Kasih, RR!

Penulis adalah rakyat yang berpihak kepada rakyat


Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya