Berita

Rizal Ramli/net

Jaya Suprana

Berpihak Ke Wong Cilik

SABTU, 04 NOVEMBER 2017 | 12:46 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

KANTOR Berita Politik RMOL memberitakan bahwa Mantan Menko Maritim Rizal Ramli mempertanyakan kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani  dalam hal rencana merevisi UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikuatirkan akan membebani masyarakat dengan iuran tambahan atas lebih dari 60 ribu transaksi selain .

Jalan Ke Luar
Seperti biasa RR tidak cuma mengkritik namun selalu memberi jalan ke luar. Ketimbang terus menerus "memeras" rakyat, RR menyebut ada cara cerdas yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Yaitu, lanjut Rizal, dengan membuat RUU PNPB lebih fokus pada sumber daya alam. Artinya, PNPB hanya dibebankan kepada perusahaan tambang minyak dan gas bumi (Migas), batu bara, nikel, emas, tembaga dan banyak lagi.

"Itu akan berkali-kali dapatnya, daripada ngumpulin uang kecil yang didapat dari pendidikan, kesehatan, yang sebetulnya hak rakyat. Di mana tugas negara yang wajib menyediakan itu secara gratis," papar Rizal.  

"Itu akan berkali-kali dapatnya, daripada ngumpulin uang kecil yang didapat dari pendidikan, kesehatan, yang sebetulnya hak rakyat. Di mana tugas negara yang wajib menyediakan itu secara gratis," papar Rizal.  

Rizal juga meminta semua kelompok rakyat biasa, aktivis sampai akademisi maupun anggota DPR RI bersatu menolak pengesahan revisi UU PNPB. "Kita lawan UU yang isinya pungutan enggak jelas ini. Sudah waktunya kita berpikir besar, termasuk bagaimana pemanfaatan sumber daya alam bisa betul-betul kita tingkatkan. Enggak ada artinya duit recehan ini. Saya mohon pemerintah berani juga sama yang besar, jangan cuma berani sama rakyat kecil," tutur Rizal sebagaimana diberitakan oleh RMOL.

Berpihak

Saya awam birokrasi kepemerintahan yang serba terlalu rumit dan ruwet untuk dapat dimengerti oleh daya pikir terbatas saya, maka saya tidak berani melibatkan diri ke dalam perdebatan mengenai apa yang disebut sebagai revisi UU PNPB.

Namun sebagai rakyat yang tentu saja berpihak kepada rakyat memang saya setuju terhadap saran RR yang saya kenal sejak masa kepresidenan Gus Dur sebagai seorang dari segelintir politisi merangkap cendekiawan yang masih sudi berpihak kepada rakyat kecil, agar PNPB hanya dibebankan kepada perusahaan tambang minyak dan gas bumi (Migas), batu bara, nikel, emas, tembaga dan lain-lain.

Apalagi saran RR masih dilengkapi komentar yang jelas berpihak ke wong cilik "Itu akan berkali-kali dapatnya, daripada ngumpulin uang kecil yang didapat dari pendidikan, kesehatan, yang sebetulnya hak rakyat. Di mana tugas negara yang wajib menyediakan itu secara gratis" .

Terima Kasih, RR!

Penulis adalah rakyat yang berpihak kepada rakyat


Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya