Pemerintah Harus Cari Alternatif Pelarangan Cantrang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta mencari alternatif bagi nelayan terkait larangan alat tangkap ikan jenis cantrang.

"Aturan pelarangan cantrang harus memiliki alternatif rencana lainnya. Untuk mengantisipasi dampak sosial yang ditimbulkan," kata ahli lingkungan hidup dan maritim Emmy Hafild kepada redaksi, Sabtu (4/11).

Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan dan menganalisa dampak sosial terhadap nelayan ketika benar-benar memberlakukan larangan cantrang.

Emmy bersama praktisi lingkungan hidup menggelar ekspedisi bahari mulai dari pesisir utara Jawa Tengah hingga Jawa Timur pada 1-3 November 2017. Ekspedisi menginvestigasi fakta lapangan terkait dampak larangan cantrang terhadap ekonomi nelayan.

Berdasarkan hasil analisa, Komisi IV DPR memutuskan uji petik dan studi terhadap larangan cantrang. Hasil temuan menunjukkan cantrang sebagai alat tangkap ikan yang mayoritas digunakan nelayan menjadi penggerak utama perekonomian di pesisir utara Pulau Jawa.

Masyarakat Perikanan Nusantara juga menganalisa dampak larangan cantrang berpotensi merugikan negara Rp 3,4 triliun per tahun, mengancam nasib 60 ribu nelayan, serta merusak iklim bisnis turunan pelaku bisnis perikanan.

"Nelayan keberatan menggunakan alat tangkap ikan selain cantrang seperti pukat cincin karena lebih mahal dan tidak ekonomis," jelas Emmy yang juga ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertanian dan Maritim. [wah]