. Keputusan DPP Partai Golkar mengusung Walikota Bandung, Ridwan Kamil, di Pilgub Jawa Barat 2018, terus menuai protes arus bawah partai berlambang pohon beringin di Jawa Barat.
Setelah muncul protes dari para pengurus kecamatan, baru-baru ini muncul petisi online yang juga berisi penolakan. Dalam petisi yang dibuat oleh kader Golkar Kota Bandung, Aat Safaat Hodijat itu, DPP Golkar dianggap tidak mentaati konstitusi partai.
Menurut Aat, seperti dikutip oleh RMOL Jabar, DPP Golkar memberlakukan standar ganda dengan memerintahkan DPD Golkar Kabupaten dan Kota untuk taat pada AD/ART Partai, Peraturan Organisasi dan Juklak. Kenyataannya, pengurus DPP sendiri yang melanggar perintah tersebut.
Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dari Partai Golongan Karya, nama bakal calon disampaikan terlebih dahulu menurut saran dan pendapat dari masing-masing DPD Kabupaten/Kota.
Sementara, dalam Rapat Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Jabar yang selain dihadiri oleh pengurus Kabupaten/Kota di Jawa Barat juga dihadiri oleh para pengurus Partai Golkar Jawa Barat dan DPP Partai Golkar, tidak ada nama selain Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi, yang diputuskan untuk maju dalam Pilgub Jabar.
"DPD Kabupaten dan Kota sudah jelas hanya menginginkan Kang Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pilgub Jabar. Ini disampaikan dalam Rapimda lalu. Mengapa keputusan Tim Pilkada Pusat DPP Golkar bertentangan dengan hasil Rapimda? Ini jelas pelanggaran terhadap konstitusi partai," jelas Aat saat dikonfirmasi, Jumat (3/11).
Keputusan Tim Pilkada Pusat, tambah Aat, telah melukai nilai persatuan dan setia kawan yang termaktub dalam Ikrar Panca Bakti Partai Golkar. Selama ini, nilai tersebut dijunjung tinggi oleh kader Golkar di Jawa Barat yang berimplikasi positif terhadap kenaikan elektabilitas partai menjelang Pileg 2019 mendatang.
"Jelas ini menciderai kehormatan kader Golkar, suara mereka tidak didengar lagi, padahal mereka yang bekerja menaikkan elektabilitas partai ini di Jawa Barat," tegasnya.
Jika keputusan pengusungan Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien tidak diubah oleh DPP Partai Golkar, Aat menyerukan semua kader Partai Golkar memboikot keputusan tersebut. Dia yakin, kader di Jabar sangat menginginkan kader terbaiknya, dalam hal ini, Dedi Mulyadi, untuk menjadi Gubernur.
"Ya, lawan saja. Saya membuat petisi online ini baru awal saja. Perlawanan kader ini akan berlanjut jika keputusan DPP tidak diubah. Kader di Jawa Barat hanya menginginkan Kang Dedi Mulyadi untuk maju, bukan yang lain," pungkasnya.
[ald]
