. PT Kereta Api Indonesia (KAI) meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan aset negara. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas angkutan kereta.
"Ya, kita minta diasistensi atau didampingi terus mengembalikan aset-aset negara," kata Direktur Utama KAI Edi Sukmoro di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (3/11).
Menurut Edi, pengguna jasa kereta api listrik atau KRL dalam dua tahun terakhir saja telah meningkat hingga 100 persen.
"Signifikan sekali sehingga fasilitas-fasilitas yang lain untuk mengangkut penumpang ini kan dibutuhkan pembicaraan dengan KPK. Ini kan meningkatnya terus kebutuhan untuk kemudian pelayanan kepada masyarakat maka aset-aset ini kita coba tata kembali dan rapikan," paparnya.
Ia menyebut, aset yang hendak dikembalikan bukan hanya yang berada di Jakarta. Namun juga di luar Jawa seperti Medan, Lampung, Semarang, dan Madiun.
"Aset-aset yang masih ada dua kategori, pertama yang sudah masuk ke ranah hukum ada yang memang butuh ditertibkan sedikit saja. Nah ini ada beberapa yang sudah masuk ke dalam hukum mudah-mudahan asistensi ini bisa menyelesaikan masalah. Sehingga harapan kami jika aset-aset ini bisa kita tata kembali maka angkutan masal yang berbasis rel KA yang dikehendaki pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar," ucap Edi.
Sementara itu, wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan bahwa KPK akan mengajak sejumlah kementerian dan instansi terkait dalam pembahasan hal tersebut. Menurutnya, terjadi tumpang tindih yang perlu dibahas bersama untuk dirundingakan terkait aturan dan perundang-undangnya yang berlaku.
"KPK tidak hanya masuk dipenindakan tapi juga di pencegahannya. Akan ada juga sejumlah kementerian, sejumlah badan-badan lain yang kita akan ajak duduk sama-sama denga PT KAI untuk membereskan beberapa, mencari solusi. Karena ada yang tumpang tindih. Nanti ini kita mau cari solusi apakah itu nanti perundangannya, tata kelolanya, dan bisnis prosesnya nanti kita lihat," ujar Saut.
[rus]
