Berita

Foto/Net

Bisnis

Pengusaha Tak Yakin Ongkos Logistik Turun

Pengiriman Barang Mau Dialihkan Ke Kereta
JUMAT, 03 NOVEMBER 2017 | 09:17 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah terus berupaya menekan mahalnya ongkos transportasi logistik dan kemacetan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan membatasi operasi truk barang dengan mengalihkannya ke kereta api. Pengusaha truk pesimistis ongkos logistik turun.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengata­kan, akan memanfaatkan moda transportasi kereta api untuk menekan ongkos logistik. Cara ini dinilai juga akan menekan kemacetan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Sekarang yang kita pikirkan adalah cara bagaimana pergera­kan barang bisa lebih efisien," kata Bambang usai rapat di kan­tornya di Jakarta, kemarin.


Supaya rencana tersebut bisa berjalan maksimal, pemerintah sedang menyiapkan sarana dan prasarana. Salah satunya dengan membangun tempat pemberhen­tian truk untuk memindahkan barang ke kereta (hub truk).

"Untuk percontohan kami ban­gun dulu di kawasan industri di sta­siun sekitar Karawang," katanya.

Ditanya apakah akan menggu­nakan kereta khusus? Menurut Bambang, kereta barang tidak akan jalan sendiri, tapi dicam­pur dengan kereta penumpang. Namun, desain dari kereta api akan dibuat rapih dengan posisi penumpang di bagian atas dan barang berada di ruang terpisag, di bagasi bawah.

Dia optimis, terobosan ini akan sukses mengurangi mahalnya bia­ya logistik. Perusahaan yang ingin mengirim barang juga menjadi lebih cepat sampai. "Nanti perg­erakan barang juga bisa dibantu oleh shifting dari truk ke kereta agar lebih murah," katanya.

Menurut Bambang, jumlah kendaraan logistik yang be­redar di jalan raya jumlahnya makin besar. Dari data yang ada, lebih dari 90 persen perusahaan mengandalkan truk besar untuk jasa pengiriman barang atau produknya.

"Padahal, di beberapa negara pergerakan menggunakan kereta api bukan dengan truk kalau disini sampai 98 persen meng­gunakan truk," katanya.

Bambang mengatakan, upaya ini belum menjadi suatu ke­wajiban, tapi baru himbauan. Jika upaya ini sukses dan di­terima oleh banyak perusahaan, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh stakeholder tapi masyarakat luas.

"Ini suatu keharusan bukan diwajibkan. Targetnya ada pe­rubahan pergerakan angkutan lo­gistik dengan kereta api supaya bisa menekan angka kemacetan juga," imbuhnya.

Selain itu, dia menegaskan, upaya ini bukan untuk membuat kompetisi antara truk dengan kereta. Terobosan ini justru akan menciptakan sinergi antara kereta api dengan truk. Pemerintah hanya menyediakan alternatif, se­lanjutnya pengusaha dan pebisnis yang memilih mau naik apa.

"Kalau masih ada truk jarak jauh perlu kita atur. Alternatif­nya diangkut dengan kereta api," tegasnya.

Wakil Ketua Umum Aso­siasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan, upaya ini seharus­nya sudah dipikirkan sejak lama. Meski demikian, dia malah khawatir rencana ini justru me­nambah ongkos. "Kalau pakai kereta api bisa lebih mahal dari truk," kata Kyatmaja.

Menurut dia, pengalihan angku­tan barang dari truk ke kereta api tidak akan mudah. Sebab, perusa­haan masih senang menggunakan truk untuk membawa barangnya.

Dia mengungkapkan, saat ini pengiriman barang mela­lui jalur darat di Pulau Jawa sebanyak 98 persennya meng­gunakan truk. Sementara yang menggunakan kereta api hanya 2 persen saja.

Begitu juga dengan area in­dusri yang tak berhubungan langsung dengan jalan tol. "Area industri ini semua terkoneksi dengan jalan tol sehingga men­jadi truk sentris," pungkas dia.

Kyatmaja mengakui, peng­gunaan truk untuk angkutan logistik akan semakin mahal jika jaraknya semakin jauh. Kar­ena itu, pemerintah diminta bisa memberikan solusi yang tepat, baik untuk angkutan logistik maupun industri agar pengiriman logistik jadi lebih efisien. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya