Berita

Tito-Agus/Net

Hukum

Penyidik Polri Diduga Hilangkan Alat Bukti, KPK Harus Panggil Kapolri

KAMIS, 02 NOVEMBER 2017 | 12:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjelaskan kepada publik alasan memulangkan dua penyidik Polri, AKBP Roland Ronaldy dan Kompol Harun.

Apalagi, kini beredar kabar bahwa pemulangan itu diduga karena dua penyidik itu telah menghilangkan alat bukti berupa berkas atau dokumen yang berisi nama perwira tinggi Polri penerima aliran dana atau suap dalam kasus impor daging sapi.

Dalam kasus ini, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar telah divonis bersalah bersama Dirut PT Impexindo, Basuki Hariman.


Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Julius Ibrani menyarankan kepada KPK untuk segera mengungkap alat bukti yang dihilangkan dua penyidik tersebut ke publik. Termasuk nama pejabat Polri dalam yang diduga menerima aliran dana suap.

Julius bahkan meminta KPK untuk memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk berkordinasi mengenai masalah penghilangan alat bukti tersebut.

"KPK bisa memanggil Kapolri atau bisa berkunjung ke Polri," kata Julius kepada wartawan, Kamis (2/11).

Dengan begitu, sambungnya, KPK dan Polri bisa bekerjasama dalam mengungkap dugaan-dugaan dana yang mengalir kepada pejabat Mabes Polri. Sehingga, tidak terjadi lagi simpang siur informasi di tengah masyarakat.

"Tanpa ada suatu proses formal di KPK, maka itu hanya jadi desas desus belaka. Makanya butuh sekali proses formal di KPK. Alat bukti apa sih yang dirusak, alat bukti yang dirusak ini terkait dengan siapa, rekening bank itu ke siapa, transfer ke siapa," tanyanya.

"Kalau perlu panggil Kapolri, atau bentuk tim bersama antara KPK-Polri," tutup Julius. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya