Berita

Foto/Net

Properti

Program Sejuta Rumah Masih Jauh Dari Target

Menanti Gebrakan Direksi Baru Perumnas
KAMIS, 02 NOVEMBER 2017 | 10:21 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno merombak jajaran direksi Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas). Jajaran direksi baru diharapkan bisa menggenjot kinerja perusahaan untuk merealisasikan program sejuta rumah yang masih jauh dari harapan.
 
Dalam perombakan direksi, empat nama baru masuk jajaran direksi pengembang perumahan pelat merah tersebut. Selain itu, nomenklatur Perumnas juga mengalami perubahan. Untuk jabatan Direktur Korporasi dan Pertanahan berubah menjadi Direktur Pertanahan dan Hukum. Sedangkan Direktur menjadi Direktur Korporasi dan Pengem­bangan Bisnis.

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra mengatakan, berdasar­kan Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku wakil Pemer­intah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Na­sional dengan Nomor: SK-234/ MBU/10/2017 tentang Pember­hentian, Perubahan Nomenkla­tur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota- Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.


Menteri BUMN Rini Soe­marno memberhentikan dengan hormat M Kamal Kusmantoro sebagai Direktur Produksi; Herry Irwanto sebagai Direktur Korpo­rasi dan Pertanahan; Muhammad Nawir sebagai Direktur Pemasa­ran; serta Hakiki Sudrajat sebagai Direktur Keuangan dan SDM.

"Kami ucapkan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama me­mangku jabatan di Perumnas," kata Hambra di Jakarta.

Hambra yang mewakili Men­teri BUMN Rini Soemarno juga mengangkat Galih Prahananto sebagai Direktur Korporasi dan Pengembangan Bisnis; Wahyu Abbas Sudrajat sebagai Direk­tur Produksi; Eko Yuliantoro sebagai Direktur Keuangan dan SDM; Mukhlis Abbas sebagai Direktur Pertahanan dan Hu­kum; Serta Anna Kunti Pratiwi sebagai Direktur Pemasaran.

Direktur Utama Perumnas Bambang Triwibowo men­gungkapkan, saat ini Perumnas terus meningkatkan pemban­gunan hunian. Khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mensuk­seskan program Sejuta Rumah yang digarap pemerintah.

"Kami juga sedang fokus membangun hunian terinte­grasi transportasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Stasiun Tan­jung Barat, Jakarta Selatan dan di Stasiun Pondok Cina, De­pok," kata Bambang.

Bambang memastikan hunian terintegrasi tersebut bisa se­makin memberikan kemuda­han bagi masyarakat memiliki hunian sekaligus mengakses transportasi massal.

"Hunian TOD ini juga diper­untukkan bagi MBR dan ada unit yang disubsidi. Lokasinya yang dekat dengan stasiun diharapkan bisa berdampak pada pengurangan penggunaan kendaraan bermotor di Jabodetabek," tegas Bambang.

Biasanya Cari Untung

Ketua Housing Urban Develop­ment (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan, tugas berat menanti jajaran direksi baru Pe­rumnas. Pasalnya, saat ini program Sejuta Rumah yang digarap pe­merintah masih jauh dari target.

"Dua bulan jelang pergantian tahun, program Sejuta Rumah baru terbangun 650 ribu unit dari target satu juta rumah terbangun tahun ini. Sebagai BUMN khusus pembangunan rumah bagi MBR, kinerja Pe­rumnas harus digenjot agar target tercapai sampai akhir ta­hun," kata Zulfi kepada Rakyat Merdeka.

Meski begitu, hal ini menurut­nya tidaklah mudah. Dengan kom­posisi direksi yang baru, Perumnas harus bisa mensinergikan peran antar direktorat di perusahaan untuk meningkatkan percepatan pembangunan rumah MBR.

"Masalahnya, kalau direktur yang baru masuk ini kebanyakan dari BUMN perseroan terbatas (PT) yang biasanya mencari keuntungan. Pola pikirnya berse­berangan dengan Perumnas yang berupa Perum, di mana bisnisnya menjalankan tugas pemerintah membangun rumah untuk MBR yang bisa dibilang tidak ada ke­untungannya," kata Zulfi.

Untuk itu, direksi baru bisa men­gubah mindset agar tak melulu mencari keuntungan dan mestinya menjadi kepanjangan tangan neg­ara dalam penyediaan rumah bagi masyarakat kurang mampu. ***

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya