Kebijakan pelarangan penggunaan cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak melihat dampak sosial dan ekonomi yang akan dialami oleh masyarakat luas.
Begitu dikatakan aktivis lingkungan hidup Emmy Hafild dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu (1/11).
"Dari kebijakan ini terlihat bahwa pemerintah tidak memperhitungkan dampak yang akan dialami secara langsung oleh ribuan bahkan ratusan ribu nelayan di Indonesia. Belum lagi dampak turunannya bagi pelaku usaha lainnya," sambungnya.
Menurut dia, meski kebijakan itu belum sepenuhnya diberlakukan, sudah banyak nelayan yang tidak melaut. "Kita ingin adanya solusi yang tepat dari pemerintah. Tapi sampai dengan saat ini belum ada alternatif yang menguntungkan bagi para nelayan,†jelas Emmy.
Seharusnya, lanjut dia, kebijakan yang diambil kementeriannya Susi Pudjiastuti itu dapat memberikan keuntungan nelayan dan industri dalam negeri.
"Terbukti, dalam beberapa tahun belakangan ini ekspor ikan kita menurun drastis. Jangan sampai ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola perikanan kemudian menjadikan nelayan merana," tegasnya.
Sementara itu, pemilik industri rumahan tali selambar, Tohadi mengungkapkan bahwa pihaknya telah terkena dampak kebijakan itu.
"Pelarangan cantrang sangat luar biasa berdampak bagi industri tali selambar. Karena 90 persen hasil industri kami digunakan untuk cantrang," ungkapnya.
Disebutkan, pihaknya telah memberhentikan setengah dari jumlah karyawan yang ada.
"Kalau pemerintah tidak mencabut kebijakan itu, maka kita tinggal menunggu waktu gulung tikar bulan Desember," katanya.
[sam]
