Mbok Sri Panik, Jangan Palak Rakyat

PEMERINTAH dalam hal ini Menteri Keuangan yang dikomandoi oleh Sri Mulyani, atau lebih dikenal dengan mbok Sri, sedang mengajukan RUU PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), yang intinya akan memperbanyak penerimaan melalui pungutan-pungutan, hampir semua kegiatan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, dan aneka kegiatan publik akan dipajaki termasuk urusan kawin dan cerai akan dilakukan pungutan penerimaan negara, bayar uang pangkal, uang semesteran juga akan termasuk di palak.

Sebelumnya sebagian besar PNBP berasal dari Minyak dan Gas Bumi (Migas). Rupanya mbok Sri merasa berat hati untuk mengejar PNBP dari kegiatan besar SDA tambang batu bara, besi, mineral, nikel, timah dan migas. Dimata beliau rakyat kecil dianggap lebih kaya dan lebih pantas untuk dikejar dengan pungutan-pungutan yang beraneka.

Awas mbok Sri untuk PNBP yang memberatkan rakyat akan berakibat terhadap elektabilitas Jokowi untuk Pilpres tahun 2019, atau memang ada kesengajaan?.

Dewan Perwakilan Rakyat juga harus diawasi jangan sampai menjadi Dewan Pemalak Rakyat, dengan bisik-bisik meloloskan RUU PNBP karena ada kepentingan yang bisa ditukar untuk membangun Gedung Baru DPR 5.7 Triliun, pada hal pungutan printilan dari Rakyat juga tidak akan sebanding dengan harga gedung baru. Jangan sampai sudah kesusu dengan Gedung Baru tukar guling dengan RUU PNBP Pemalak Rakyat.

Jika terjadi sepertinya kedua belah pihak patut diadili dan dituntut oleh rakyat.[***]

Syafril Sjofyan
Aktivis Pergerakan 77-78, Pengamat Kebijakan Publik.