Berita

Anies-Sandi/Net

Nusantara

Tidak Perlu Tunggu Hasil Raperda, Anies-Sandi Segera Cabut Izin Reklamasi

RABU, 01 NOVEMBER 2017 | 08:51 WIB | LAPORAN:

. Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi didesak untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan proyek reklamasi di teluk Jakarta.

Wakil Ketua DPP Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan Anies-Sandi harus segera mencabut pencabutan moratorium yang diambil Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan.

Menghentikan kegiatan dengan cara mencabut izin reklamasi, tanpa harus menunggu hasil pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) dan revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.


Sebab menurutnya, penghentian proyek reklamasi merupakan salah satu janji kampanye Anies-Sandi.

"Segera mewujudkan penghentian reklamasi pantai Jakarta dengan pencabutan izin proyek. Tidak perlu menunggu hasil pembentukan Raperda oleh DPRD selesai," tegas Arief kepada redaksi, Rabu (1/11).

Setelah izinnya dicabut, lanjut anak buah Prabowo Subianto ini, Anies-Sandi beserta jajarannya harus mengkaji lebih dalam apakah proyek reklamasi masih perlu diteruskan atau tidak.

"Sebab apapun, kita harus menghargai mempertimbangkan pula investor yang sudah kadung menanamkan modalnya untuk pengembangan reklamasi pantai Jakarta. Dan pikirkan pula efek ekonomisnya jika proyek itu dihentikan atau dilanjutkan terutama pada stakeholder proyek tersebut," tukas Arief.

Partai Gerindra dan PKS adalah dua partai pengusung utama Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya