Berita

Pertahanan

Survei: Ada 23 Persen Mahasiswa Dan Pelajar Setuju Jihad Untuk Negara Islam

SELASA, 31 OKTOBER 2017 | 16:05 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Survei menunjukkan bahwa 23,4 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah.

"Penetrasi ajaran intoleran sudah masuk di kalangan pelajar, kemudian diperkuat saat menjadi mahasiswa melalui kajian-kajian di kampus," ungkap CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, menjelaskan hasil survei lembaganya, (Selasa 31/10).

Survei Alvara secara khusus dilakukan untuk mengukur sikap dan pandangan keagamaan kalangan pelajar SMA dan mahasiswa di Indonesia. Survei dilakukan terhadap 1.800 mahasiswa di 25 perguruan tinggi unggulan di Indonesia, serta 2.400 pelajar SMAN unggulan di Pulau Jawa dan kota-kota besar di Indonesia.


Pelajar dan mahasiswa yang disurvei menggeluti bidang studi bidang pertahanan keamanan, keuangan, energi pangan, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, dan manufaktur.

Riset menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka pada kurun waktu 1 September-5 Oktober 2017. Semua responden beragama Islam dengan populasi seimbang antara pria dan wanita.

Hasanuddin menambahkan, dari survei ini diketahui bahwa ada 23,5 persen mahasiswa dan 16,3 pelajar menyatakan Negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan agama Islam secara kaffah.

"Lalu ketika ditanya tentang Perda Syariah, ada 21,9 persen pelajar dan 19,6 persen mahasiswa setuju Perda Syariah untuk mengakomodir penganut agama mayoritas," ujar Hasanuddin.

Memang mayoritas pelajar dan mahasiswa setuju dengan NKRI sebagai bentuk negara ketimbang khilafah. Namun, perlu diingat bahwa ada 17,8 persen mahasiswa dan 18,3 persen pelajar yang memilik khilafah dibanding NKRI.

Demikian juga tentang ideologi Pancasila, ada 18,6 persen pelajar memilih idiologi Islam sebagai ideologi bernegara dibanding Pancasila. Sedangkan di kalangan mahasiswa, sebanyak 16,8 persen memilih ideologi Islam dibanding Pancasila. Sedangkan soal pemimpin non muslim, 29,5 pelajar dan 29,7 mahasiswa menyatakan tidak akan mendukung pemimpin non muslim.

"Menurut saya ini angkanya luar biasa dan warning yang perlu kita tangkap. Hasil survei ini patut dijadikan alarm bagi segenap komponen bangsa, khususnya bagi pemerintah dan ormas-ormas Islam moderat. Bagaimana mengemas penyampaian ajaran-ajaran Islam agar sesuai dengan gaya anak muda sekarang," tutupnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya