Berita

Pertahanan

Survei: Ada 23 Persen Mahasiswa Dan Pelajar Setuju Jihad Untuk Negara Islam

SELASA, 31 OKTOBER 2017 | 16:05 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Survei menunjukkan bahwa 23,4 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah.

"Penetrasi ajaran intoleran sudah masuk di kalangan pelajar, kemudian diperkuat saat menjadi mahasiswa melalui kajian-kajian di kampus," ungkap CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, menjelaskan hasil survei lembaganya, (Selasa 31/10).

Survei Alvara secara khusus dilakukan untuk mengukur sikap dan pandangan keagamaan kalangan pelajar SMA dan mahasiswa di Indonesia. Survei dilakukan terhadap 1.800 mahasiswa di 25 perguruan tinggi unggulan di Indonesia, serta 2.400 pelajar SMAN unggulan di Pulau Jawa dan kota-kota besar di Indonesia.


Pelajar dan mahasiswa yang disurvei menggeluti bidang studi bidang pertahanan keamanan, keuangan, energi pangan, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, dan manufaktur.

Riset menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka pada kurun waktu 1 September-5 Oktober 2017. Semua responden beragama Islam dengan populasi seimbang antara pria dan wanita.

Hasanuddin menambahkan, dari survei ini diketahui bahwa ada 23,5 persen mahasiswa dan 16,3 pelajar menyatakan Negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan agama Islam secara kaffah.

"Lalu ketika ditanya tentang Perda Syariah, ada 21,9 persen pelajar dan 19,6 persen mahasiswa setuju Perda Syariah untuk mengakomodir penganut agama mayoritas," ujar Hasanuddin.

Memang mayoritas pelajar dan mahasiswa setuju dengan NKRI sebagai bentuk negara ketimbang khilafah. Namun, perlu diingat bahwa ada 17,8 persen mahasiswa dan 18,3 persen pelajar yang memilik khilafah dibanding NKRI.

Demikian juga tentang ideologi Pancasila, ada 18,6 persen pelajar memilih idiologi Islam sebagai ideologi bernegara dibanding Pancasila. Sedangkan di kalangan mahasiswa, sebanyak 16,8 persen memilih ideologi Islam dibanding Pancasila. Sedangkan soal pemimpin non muslim, 29,5 pelajar dan 29,7 mahasiswa menyatakan tidak akan mendukung pemimpin non muslim.

"Menurut saya ini angkanya luar biasa dan warning yang perlu kita tangkap. Hasil survei ini patut dijadikan alarm bagi segenap komponen bangsa, khususnya bagi pemerintah dan ormas-ormas Islam moderat. Bagaimana mengemas penyampaian ajaran-ajaran Islam agar sesuai dengan gaya anak muda sekarang," tutupnya. [ald]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Revolusi Status Buruh Harian Lepas

Senin, 22 Juni 2026 | 00:03

Nyanyian Sony Sebut 41 Nama Dituding Hanya untuk Kelabui Penyidik

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:33

Penangkapan Roy dan Tifa Perkuat Anggapan Polisi di Bawah Kendali Jokowi

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:17

Prabowo Panggil Rosan, Bahas Optimalisasi Aset Negara dan Transformasi BUMN

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:55

Program Sekolah Rakyat Dapat Akses Gratis Talent DNA ESQ

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:32

Malam Ini Roy Suryo dan Dokter Tifa Nginap di Rutan Polda, Besok ke Kejaksaan

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:01

Teruji di MRS 2026, Pertamax Turbo Jadi Andalan Utama Pembalap Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Lebih Baik dari Sebelumnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Buntut Gesekan Petugas vs Ojol, Ini Strategi Baru Dishub DKI Atur Ruang Jalan Ibu Kota

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:31

Mensos ke Pejabat Baru: Jangan Sabotase Program Sekolah Rakyat!

Minggu, 21 Juni 2026 | 20:45

Selengkapnya