Buruh Tolak UMP DKI Sebesar Rp 3,6 Juta

. Serikat buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal (FSMI) menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3,6 juta.  

"Dengan nilai KHL (kebutuhan hidup layak) sebesar Rp 3,6 juta, ditambah dengan inflansi dan pertumbuhan ekonomi, maka nilai UMP tahun 2018 adalah 3,9 juta," kata Ketua DPW FSPMI DKI, Winarso, Selasa (31/10).

Sementara pihak pengusaha menginginkan penetapan UMP DKI 2018 dengan menggunakan Peraturan Pemerintah 78/2015 tentang Pengupahan yang jika dikalkulasikan nilainya sebesar Rp 3,6 juta.

"Karena adanya perbedaan sikap ini, maka peran pemerintah sangat besar dalam menetapkan UMP 2018. Itulah sebabnya, hari ini Selasa ribuan buruh DKI Jakarta akan melakukan aksi di Balaikota," kata Winarso.

Aksi ribuan buruh hari ini kata Winarso untuk memberikan dukungan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi untuk menetapkan UMP DKI Jakarta tidak menggunakan PP 78/2015.

"Aksi akan dimulai dari kawasan Industri Pulogadung menuju Balaikota. Kami akan mengajak semua buruh yang ada di dalam kawasan dan sekitarnya untuk bisa berpartisipasi ke Balaikota. Diperkirakan jumlah massa mencapai ribuan orang buruh," jelasnya.

Di Balaikota buruh akan menunggu sampai ditetapkannya UMP DKI tahun 2018 sesuai keinginan, bahkan jika keputusan itu memakan waktu lama.

"Biar pun sampai larut malam kami akan tetap kawal dan kami tunggu kebijaksanaan Gubernur yang baru menjabat," ancam Winarso. [rus]