Berita

Nila Moeloek/net

Politik

Menteri Jokowi Remehkan Revolusi Putih, Gerindra Menjawab

SENIN, 30 OKTOBER 2017 | 20:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Petinggi Partai Gerindra mengkritik komentar sinis dari Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, terhadap gagasan Revolusi Putih yang diusulkan Gerindra kepada Gubernur DKI Jakarta.

Menteri Kesehatan mengkritik Revolusi Putih yang digagas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ia yakin program itu tak akan maksimal karena tidak ada pasokan susu yang memadai bagi seluruh anak Indonesia.  Lagipula, susu bisa diganti dengan makanan lain yang memiliki gizi sama dengan susu, tetapi pasokannya jauh lebih banyak seperti ikan.

"Seharusnya Menteri Kesehatan, atau Menteri Kelautan dan Perikanan, tidak membenturkan konsumsi susu dengan konsumsi ikan. Apalagi usulan gagasan Revolusi Putih kepada Gubernur DKI Jakarta itu ditujukan untuk perbaikan gizi anak-anak di DKI, bukan untuk 250 juta penduduk Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, dalam komentar tertulis, Senin (30/10).


Menurut dia, membenturkan konsumsi susu dengan produksi sapi nasional yang kecil adalah pernyataan yang sangat menggelikan.

"Tidak sepadan. Pernyataan itu sebenarnya justru mempermalukan pemerintah sendiri," tegasnya.

Dalam keterangannya Fadli menjelaskan bahwa sejak 2001, untuk mengkampanyekan pentingnya pentingnya susu sebagai sumber asupan gizi, FAO telah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Susu Sedunia. Di Indonesia, diadposi sebagai Hari Susu Nusantara, yang diperingati sejak tahun 2009. Di luar Hari Susu Sedunia, banyak negara juga memperingati Hari Susu Sekolah Sedunia tiap tanggal 27 September.

Dia tambahkan, Kementerian Kesehatan dan berbagai lembaga pelayanan kesehatan di Indonesia, mulai dari tingkat Posyandu hingga tingkat rumah sakit termasuk para ahli gizi di berbagai perguruan tinggi, mengkampanyekan konsep Empat Sehat Lima Sempurna selama lebih dari setengah abad. Di dalamnya, susu menjadi bagian penting.

"Sangat konyol dan kontra-produktif jika ada menteri kita mengatakan agar jangan minum susu, hanya karena jumlah sapi kita sedikit," sindirnya.

Dalam kaitannya dengan soal gizi, lanjut Fadli, yang harus dijadikan poin oleh pemerintah adalah rendahnya konsumsi susu di Indonesia, dan bukan soal jumlah sapi yang dimiliki.

"Kalau saya cek data, konsumsi susu kita saat ini hanya sekitar 12 liter per kapita per tahun, kalah tertinggal dari Malaysia yang mencapai 39 liter, Vietnam 20 liter, dan Thailand 17 liter per kapita per tahun. Konsumsi susu kita saat ini bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan Myanmar," tambah dia.

Menurut dia, kapasitas produksi susu yang rendah adalah bentuk kelalaian pemerintah. Pemerintah lebih berpihak pada importir sapi daripada membantu dan mengembangkan industri peternakan nasional.

"Jadi, kalau jumlah sapi kita sedikit, atau produksi susu nasional kita masih lebih rendah dari kebutuhan, jangan kemudian yang disalahkan adalah konsumsi susunya, tapi perbaiki segera sektor peternakan nasional," sarannya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya