. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Jepang Mr. Yusuo Fukuda periode 2007-2008 selaku Ketua Asosiasi Jepang-Indonesia di Kantor Kementeriaan PUPR, Jakarta, Jumat (27/10/17) setelah diterima Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka.
Dalam pertemuan tersebut juga hadir utusan khusus Presiden Joko Widodo untuk Jepang, Rachmat Gobel.
Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur PUPR sebagai bentuk komitmen kerjasama bilateral Indonesia-Jepang.
"Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, untuk menyamakan persepsi dan mendetailkan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Menteri Basuki.
Secara rinci, Menteri Basuki menyebutkan proyek-proyek yang akan dipercepat pelaksanaannya adalah Mass Rapid Transport (MRT), Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Jalan Akses Pelabuhan Patimban, Sistem Pengolahan Limbah Terpusat DKI Jakarta (Jakarta Sewerage System), dan juga Jalan Tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru.
Khusus mengenai infrastruktur PUPR, Pemerintah Jepang berkomitmen mendukung pendanaan Jalan Tol Trans Sumatera, khususnya ruas Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru di Sumatera Barat-Riau sepanjang 40 km dari total 255,8 km, termasuk terowongan sepanjang 7 km. Diperkirakan biaya konstruksi total sebesar Rp 65 triliun, dengan masa konstruksi 2018-2023.
"Kami mendorong pembangunan tunneling atau terowongan pada jalan tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru yang akan dibiayai oleh JICA termasuk jalan penghubungnya," ungkap Menteri Basuki.
Menteri Basuki menyatakan, pembangunan terowongan memerlukan kajian lebih dalam, sebab berada di kawasan Bukit Barisan dengan struktur batuan yang spesifik. Ditargetkan proyek ini akan dimulai pada Februari 2018, sekaligus menjadi momentum peringatan 60 tahun kerjasama Indonesia-Jepang.
"PT Hutama Karya akan segera melakukan pemetaan geologi bersama Tim dari Universitas Gajah Mada (UGM), sehingga Februari 2018 kita sudah bisa dilakukan groundbreaking," kata Menteri Basuki.
Sementara itu untuk pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban tahap I sepanjang 8,1 km, saat ini sedang dalam tahapan pelelangan. Ditargetkan pada akhir Februari 2018 sudah selesai dan dapat dilakukan penandatanganan kontrak sekaligus dimulainya konstruksi.
"Masa konstruksi direncanakan berlangsung selama 12 bulan dengan nilai diperkirakan sebesar Rp 1,3 triliun sehingga pada Februari 2019, jalan akses Pelabuhan Patimban sudah selesai. Namun, Kementerian PUPR akan berusaha untuk lebih mempercepat penyelesaiannya," ungkap Menteri Basuki.
Jalan Akses Pelabuhan Patimban juga akan dikembangkan tahap 2 yang akan tersambung ke Jalan Tol Cikopo Palimanan sepanjang 40 km yang akan dimulai pada tahun 2020, dengan perkiraan biaya konstruksi sebesar Rp 3,86 triliun.
Proyek kerja sama lainnya adalah pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Terpusat DKI Jakarta/Jakarta Sewerage System (JSS) dengan prioritas pada zona 1 (Pluit) dan zona 6 (Duri Kosambi) dari 15 zona yang direncanakan.
Menteri Basuki mengatakan zona 1 dan zona 6 adalah prioritas dan sudah disiapkan lahan untuk pembangunannya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pembangunan di zona 1 dibangun diatas lahan seluas 4,901 hektar dengan kapasitas 198.000 m3 limbah per hari.
Pada zona 1, kini dalam tahapan penyusunan rencana dasar dan rencana detil proyek senilai Rp 115,7 miliar yang berasal dari pinjaman Pemerintah Jepang. Sedangkan fisiknya, memerlukan biaya investasi Rp 8,5 triliun akan mulai dikerjakan pada tahun 2019. Sementara pelaksanaan zona 6 di daerah Duri Kosambi, dengan luas sekitar 5,875 Hektar dengan kapasitas 282.000 m3 per hari.
Sementara itu, mantan Perdana Menteri Jepang Mr. Yusuo Fukuda sangat berharap semua proyek kerjasama dilakukan dengan cepat. "Jepang akan bekerja sama untuk menyelesaikan proyek-proyek agar lebih cepat selesai," jelas Fukuda.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PUPR didampingi Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti, Irjen Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ, Dirut PT. Jasa Marga Desi Arryani, Dirut PT. Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra.
Menteri Basuki juga telah menyiapkan antisipasi dampak dari pembangunan Jalan Tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kementerian PUPR akan menyiapkan rest area yang dapat menampung para pelaku usaha.
"Kami akan buat rest area yang memadai untuk UMKM. Selain di Jalan Tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru, juga akan dilakukan hal yang serupa di Pantura. Dengan adanya rest area, pelaku usaha akan bisa menjalankan usahanya di kawasan tersebut," ungkap Menteri Basuki.
[rus/***]
