Muhammad Taufik: Pak Anies Mau Lanjutkan Proyek Reklmasi Atau Tidak, Itu Hak Beliau

Kabar pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan bos Grup Artha Graha Tomy Winata, dan pemilik Grup Agung Sedayu pengembang lima pulau reklamasi Richard Halim Kusuma berkembang liar. Banyak kalangan berspekuÂlasi pertemuan itu melahirkan kesepakatan terkait kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta.

Anies Baswedan sudah meÂnyangkal spekulasi tersebut. Dia mengatakan, dalam perÂtemuan itu ia hanya mendengarÂkan pemaparan para pengusaha tanpa berkomentar sama sekali. Dia meyakinkan bahwa tak ada kesepakatan dalam pertemuan itu.

Lantas sebenarnya apa saj yang dibicarakan mereka dalam pertemuan itu dan bagaimana nasib kelanjutan proyek terseÂbut? Kepada Rakyat Merdeka, M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga mengiÂkuti pertemuan itu menjelaskan jalannya pertemuan itu.

Beberapa waktu lalu kabarnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu denÂgan pengembang proyek reÂklamasi Teluk Jakarta. Benar begitu?
Betul. Saat itu pertemuan diÂlakukan di rumah Pak Prabowo. Yang hadir diantaranya ada Pak Tommy Winata dan beberapa orang lain, saya lupa siapa saja. Waktu itu pertemuannya sebeÂlum Pak Anies dilantik jadi Gubernur DKI Jakarta. Sebagai tuan rumah Pak Prabowo lalu mempersilakan mereka menÂjelaskan maksud kedatanganÂnya.

Mereka pun menjelaskan maksudnya, lalu kami ngobrol sebentar, terus makan siang. Karena saat itu sudah waktunya makan siang. Kamu kalau ke rumah Pak Prabowo waktu maÂkan siang, pasti dikasih makan siang.

Apa saja kesepakatan dari hasil pertemuan itu?
Enggak ada. Cuma binÂcang-bincang biasa saja kok. Ngobrolnya juga cuma sebentar karena dekat dengan makan siang kan. Lagipula rumah Pak Prabowo itu tempatnya terbuka. Orang gampang tahu kalau ada apa-apa.

Tapi merujuk pemberitaan salah satu majalah politik, para pengusaha itu setuju untuk memberikan kontribusi 15 persen, asalkan reklamasi dilanjutkan?
Kontribusi 15 persen itu kan ada di aturan ya. Kalau ada daÂlam aturan tentu mereka harus menaati. Hanya saja sekarang kan ketentuan itu belum masuk ke raperda (rancangan peraturan daerah-red) tentang reklamasi.

Memang DPRD belum melanjutkan pembahasan raperdanya?
Belum. Kemarin memang ada surat dari Pak Djarot yang minta lanjutkan pembahasan. Tapi surat itu kami kembalikan, karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Setelah surat yang sudah diperbaiki masuk lagi ke kami, baru pembahasan akan dilanjutkan.

Kalau pengusaha siap memÂberikan kontribusi 15 persen, apakah reklamasi akan dilanÂjutkan? Lantas bagaimana dengan janji Gubernur Anies yang enggan melanjutkan reklamasi?
Ini yang orang salah paham. Konstribusi 15 persen itu terkait dengan tata ruang. Enggak ada hubungannya dengan izin reklaÂmasi. Jadi mau Pak Anies setuju melanjutkan atau tidak, enggak ada hubungannya. Itu hak beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dalam pertemuan itu apakÂah Prabowo memberikan araÂhan terkait reklamasi?
Enggak ada arahan khusus dari beliau. Kebijakan reklaÂmasi kan Pak Prabowo tidak bisa tentukan, itu kembali berÂpulang kepada Gubernur DKI. Pak Prabowo hanya berpesan, Pak Anies, jalankan amanat yang diberikan dengan baik. Laksanakan setiap tugas sesuai aturan yang ada.

Anda sendiri punya masuÂkan terkait kontribusi 15 persen ini?
Kalau pembahasan jadi diÂlakukan, kami mau supaya konÂtribusi itu bisa dimasukan ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-red). Saat ini kan penggunaan konstribusi 15 persen itu tergantung deskresi guberÂnurnya. Makanya pembangunan banyak yang mandek. Saya ingin masuk ke APBD supaya jelas pertanggungjawabannya. Kalau mandek, bisa kami tindak.

Dalam pembahasan ini apakah akan ada poin tambaÂhan, misalnya supaya nelayan bisa mendapatkan manfaat?
Belum tahu, karena kan belum mulai membahas lagi. Tapi kalau mau nanti nelayan bisa kami undang, untuk menjelaskan apa yang mereka mau. Biar nanti usulannya kami tampung, dan coba kami akomodir, sehingga mereka bisa lebih sejahtera.

Sampai saat ini Paripurna Istimewa belum juga terlaksaÂna, karena Ketua DPRD masih menolak. Apa tanggapan Anda terkait hal ini?
Saya tentu sangat menyangkan ya paripurna istimewa belum bisa terlaksana. Karena dengan dilaksanakannya paripurna isÂtimewa, gubernur dan wakil guÂbernur terpilih bisa memaparkan program-programnya kepada kaÂmi, dan juga kepada masyarakat. Kami dan masyarakat kan perlu tahu program apa saja yang akan dilakukan, apa yang jadi prioriÂtas dan lain-lain. ***

Berita

Wawancara

Muhammad Taufik: Pak Anies Mau Lanjutkan Proyek Reklmasi Atau Tidak, Itu Hak Beliau

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara